LIPO - Hasrat politik menduetkan Syamsuar-HM Wardan untuk pilkada yang akan datang direspon DPP Golkar. Melalui surat Sprin-165 /DPP/GOLKAR/VII/2023, DPP Golkar meminta Golkar Riau untuk menunda penjaringan bakal calon kepala daerah.
Dalam isi Surat mengenai Pilkada serentak di seluruh Indonesia, kader Golkar diminta mentaati aturan yang sudah ditetapkan DPP Golkar.
"Bahwa Pilkada Serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, masih cukup waktu bagi Partai Golkar untuk mempersiapkan penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari Partai Golkar. Bahwa Partai Golkar perlu konsentrasi penuh dalam rangka pemenangan Partai Golkar pada Pemilu Presiden tahun 2024 dan Pemilu Legislatif tahun 2024, dan bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dikeluarkan surat perintah," dikutip Rabu (19/7/2023).
Surat tersebut merupakan surat lanjutan setelah surat perintah dengan nomor : Sprin-163/DPP/GOLKAR/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari Partai Golkar dikeluarkan sebelumnya.
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dan Surat Perintah DPP Partai Golkar Nomor: Sprin-163/DPP/GOLKAR/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari Partai Golkar.
"Maka diperintahkan kepada Ketua, Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi dan Kabupaten Kota se- Indonesia, sementara menunda pembahasan Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk Pilkada Nasional 2024 dari Partai Golkar," isi perintah tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Golkar Riau Ikhsan menyebutkan pihak daerah akan mengikuti instruksi pusat.
"Iya, untuk sementara perintah DPP itu Golkar fokus pada persiapan Pileg 2024," katanya, Rabu (19/7/2023).
Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dan Sekjend Golkar Lodewick F Paulus. (*16)
GoogleNews
.jpeg)
