SUMBAR, LIPO - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar) dikabarkan melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Pasaman Barat (Pasbar), Hamsuardi, pada Senin (07/08/23).
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar, Hadiman, saat dikonfirmasi, membenarkan pemeriksaan terhadap Bupati itu. Ia menyebutkan pemeriksaan Bupati Pasbar terkait kasus sewa Tanah Kas Desa (TKD) Kebun Kelapa Sawit.
"Benar, Dia (Hamsuardi, red) sekitar pukul 14.00 wib siang," kata Hadiman kepada liputanoke.com pada Selasa (08/08/23).
Hadiman mengatakan, Bupati Pasbar tersebut dicecar dengan sejumlah pertanyaan oleh penyidik seputar kewenangan sebagai Bupati.
"Ada sekitar 30 pertanyaan dalam kapasitas sebagai bupati," katanya.
Hadiman menjelaskan, pada kasus tersebut sejauh ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak.
"Diperiksa sebagai saksi, sudah 16 saksi diperiksa dalam kasus ini," jelasnya.
Untuk menjerat calon tersangka, penyidik terus mendalami kasus ini dengan menggali keterangan sejumlah pihak dan mengumpulkan alat bukti untuk perkuat pembuktian nantinya.
"Nggak ada tebang pilih pada kasus ini," kata mantan Kajari Kota Mojokerto Jatim itu.
Dalam pada itu, penyidik Kejati sedang menghitung kerugian negara.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat keluar hasil perhitungan kerugiannya, dan langsung kita lakukan gelar perkara. Status kasus ini sudah di tingkat penyidikan. Dua alat bukti sudah dikantongi. Tinggal menetapkan tersangka," katanya.
Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat, dan ditindaklanjuti Kejari Negeri Pasaman Barat. Dalam perjalanannya, kasus ini kemudian ditarik ke Kejati Sumbar.
Untuk. Diketahui, kasus ini berkaitan dengan sewa menyewa kebun kelapa sawit Tanah Kas Desa di Myara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Pasaman Barat pada 2022.
Kebun seluas 128 hektar itu merupakan aset daerah dan pengelolaannya diserahkan ke pihak rekanan. (*1)
GoogleNews
