PEKANBARU, LIPO - Puluhan relawan melakukan aksi jahit mulut di pintu masuk gerbang kantor Gubernur Riau, pada Selasa (28/11/23), sekitar pukul 09.00 Wib.
Mereka mempersoalkan lahan 2500 di Desa Kota Garo Tapung Hilir, Kampar, Riau yang tak kunjung tuntas penyelesaiannya.
Mereka meminta Gubernur Riau turun tangan menyelesaikan konflik agraria karena ulah mafia tanah.
Sebuah spanduk bertuliskan “Kami hanya menunggu kebijakan Presiden RI Joko Widodo" tampak membentang di antara peserta aksi.
Koordinator Aksi, Antoni Fitra mengatakan, aksi jahit mulut ini terkait konflik agraria yang dihadapi warga di areal seluas 2.500 ha di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan mafia tanah
"Kami sangat berharap pak Gubernur untuk untuk mengambil sikap yang tegas dalam membela hak-hak masyarakat para korban mafia tanah tersebut," ucapnya.
Dalam aksinya, mereka juga mendesak Gubernur Riau menyurati Presiden RI untuk menurunkan perintah tugas kepada Satuan Tugas Tindak Pidana Pertanahan, menangkap dan mengadili Mafia Tanah di areal 2.500 ha di Desa Kota Garo, Kampar Provinsi Riau..
Kemudian membuat surat permohonan pelepasan Kawasan hutan dan Penerbitan Sertifikat Komunal di areal seluas 2.500 ha untuk Suku Sakai Desa Kota Garo, Kec Tapung Hilir, Kampar kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI.
Kemudian, meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera mengeluarkan tanah Suku Sakai seluas 2.500 ha di Desa Kota Garo, Kampar Provinsi Riau dari Kawasan hutan melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH)/TORA dan segera menerbitkan SK Pelepasan Kawasan Hutan pada areal 2.500 ha di Desa Kota Garo tersebut.
"Kami meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI mengeluarkan sertifikat komunal pada areal 2.500 Ha kepada Suku Sakai Desa Kota Garo," tukasnya. *****
GoogleNews
.jpeg)
.jpg)
