LIPO - Bongkar pasang sejumlah pejabat sepertinya akan kembali terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Sebab, dalam beberapa hari kedepan kinerja sejumlah OPD akan dievaluasi.
Rencana mutasi ini sebelumnya sudah disampaikan Pemerintah Provinsi Riau melalui Sekda SF Hariyanto saat rapat paripurna di gedung DPRD Riau. Ia mengatakan untuk mengelola sumber daya yang ada akan menata penempatan aparatur secara profesional.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penilaian Kompetensi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau Budi Fakhri tidak menampik soal evaluasi kinerja tersebut. Ia bahkan mengatakan, evaluasi pejabat eselon II Pemprov Riau akan mulai dilaksanakan, pada Selasa (05/12/2023).
"Iya, untuk evaluasi pejabat Pemprov Riau akan dilaksanakan 5 hari. Dimana dimulai evaluasi dimulai tanggal 5-9 Desember di aula kantor BKD Riau," kata Budi.
Budi Fakhri menyampaikan, pejabat eselon II Pemprov Riau yang akan dievaluasi sebanyak 45 orang, dan satu pejabat yakni Kepala Dinas PMD-Dukcapil Riau, Djoko Edy Imhar.
"Jadi seluruhnya dievaluasi. Kecuali Kepala Dinas PMD-Dukcapil. Karena dari surat dari kementerian terkait agar pejabat Disdukcapil di daerah jangan dilakukan evaluasi. Hal ini guna untuk mempersiapkan data untuk pemilihan umum (Pemilu)," jelasnya.
Untuk teknis pelaksanaan, tambah Budi, setiap hari ada 10 pejabat eselon II Pemprov Riau yang akan dilakukan evaluasi oleh tim panitia seleksi (Pansel) yang diketahui oleh Dr M Yafiz.
"Nanti setelah evaluasi akan ada yang geser dan tetap. Namun seperti apa teknis kita tunggu hasil evaluasi," katanya.
Salah satu pejabat eselon II di Pemprov Riau turut membenarkan evaluasi pejabat tersebut. Terkait evaluasi itu, Ia pun menyatakan sudah siap untuk dievaluasi.
“Benar ada evaluasi, kinerja satker kita juga akan dievaluasi. Kita sudah siap. Evaluasi adalah hal yang biasa dalam suatu pemerintah,” tukasnya sambil meminta namanya tidak dipublish. *****
GoogleNews
