LIPO - Oknum Perangkat Desa di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) diduga mendukung calon legislatif (Caleg) dari Partai Golongan Karya (Golkar).
Sejumlah video terkait dugaan dukungan oknum tersebut saat ini viral di media sosial (medsos) .
Menanggapi dugaan kampanye dukungan kepada caleg yang berpotensi melakukan pelanggaran tersebut, Ketua Bawaslu Rohil, Zubaidah, mengatakan sedang mempelajarinya. Ia juga mengaku telah banyak menerima link berita dan video terkait dugaan pelanggaran.
"Kita banyak menerima kiriman video dan juga link berita terkait dugaan pelanggaran kampanye yang terjadi di Rohil. Termasuk video dukungan yang diduga dari perangkat Desa terhadap caleg dari salah satu peserta kampanye," kata Ketua Bawaslu Rohil, Zubaidah kepada sejumlah media, Minggu (07/01/23).
Ia menegaskan, Bawaslu Rohil tidak pernah tinggal diam terhadap dugaan pelanggaran kampanye. Namun demikian, Bawaslu memiliki prosedur dalam penanganan dugaan pelanggaran tersebut.
"Kita tidak pernah diam dan membiarkan dugaan pelanggaran. Namun kita punya mekanisme juga dalam penanganannya. Diantaranya, kita mesti melakukan upaya pencegahan ataupun imbauan terlebih dahulu," kata Zubaidah.
"Namun kadang upaya pencegahan dan imbauan itu mungkin tidak memuaskan orang dalam menilainya, tapi itu bagian dari mekanisme yang harus kita jalankan, mau tak mau," tambah Zubaidah.
Zubaidah memaparkan, Bawaslu Rohil telah melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran yang terjadi di Rohil. Diantaranya dugaan money politik salah seorang caleg dan juga dugaan tidak netralnya ASN dan Pjs Kepala Desa.
"Terkait dugaan money politik salah seorang caleg DPRD Provinsi Riau kami jadikan temuan dan sudah kita proses dan sudah dibahas di Gakkumdu," kata tegasnya.
"Dan terkait netralitas ASN, kita pun sudah layangkan surat ke KASN, namun sanksi belum juga turun sampai kini," tambahnya.
Terkait video viral dugaan dukungan para perangkat desa terhadap caleg yang punya hubungan kerabat dengan petinggi di Rohil, Ia menyebutkan, Bawaslu Rohil sampai saat ini belum ada menerima laporan secara resmi. Namun ia menegaskan tetap akan menindaklanjutinya.
"Namun jika tidak ada laporan masyarakat, kami akan menjadikannya temuan dan diproses sesuai aturan yang tegas," imbuhnya.
Ditambahkan Zubaidah lagi, Bawaslu Rohil terus mensosialisasikan netralitas ASN, TNI/POLRI secara langsung, termasuk juga imbauan kepada penghulu serta aparat desa.
"Kita harap bupati dan jabatan struktur di bawahnya tidak melakukan pelanggaran yang bisa berdampak pidana dan merusak tatanan demokrasi dalam Pemilu ini," harap Zubaidah.
"Silahkan berkampanye sesuai dengan prosedur, lengkapi STTP dan jangan libatkan ASN dan perangkat desa. Jika kunjungan kerja bupati, jangan diwarnai atribut partai dan menghadirkan caleg. Jangan dicampurkan antara kunjungan kerja dan kampanye. Mari sama- sama kita jaga marwah daerah Rohil dan patuhi aturan yang berlaku," tutupnya. *****
GoogleNews
.jpeg)
