PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali mengajukan permohonan melakukan evaluasi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru Irwan Suryadi mengatakan, evaluasi ini khusus bagi kepala OPD yang sudah menjabat lebih dari satu tahun.
Jumlah OPD yang diajukan untuk dievaluasi sebanyak 20 Kepala OPD. Sementara kepala OPD yang menjabat di bawah satu tahun dan jabatan kepala OPD kosong tidak dilakukan evaluasi.
"Kepala OPD ada 20, yang dievaluasi itu kepala OPD yang lebih dari satu tahun," ujar Irwan, Senin (8/1/2024).
Ia mengatakan, evaluasi tersebut hanya bagi kepala OPD yang masih menjabat definitif. Sementara untuk jabatan kepala OPD yang kosong seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) akan dilakukan asesmen kembali.
"DLHK kan sudah kosong, sekarang kan dijabat plt, harusnya itu kan melalui proses asesmen dan pendaftaran ulang. Kemudian sama dengan DLHK. Kalau sekarang kan evaluasi terhadap pejabat yang sedang menjabat," terangnya.
Saat ini kata Irwan, proses evaluasi pejabat tersebut sedang berjalan. Pihaknya saat ini masih menunggu persetujuan KASN.
Jika proses evaluasi ini berjalan lancar, tidak menutup kemungkinan pada Februari atau Maret mendatang evaluasi kepala OPD tersebut selesai. Sehingga dapat dilihat hasilnya mana saja jabatan kepala OPD yang kosong dan perlu dilakukan assesment.
Adapun Kepala OPD yang lain yang akan dievaluasi awal 2024 di lingkungan Pemko Pekanbaru, yaitu Kepala Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Staf Ahli Ekonomi, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DPM-PTSP, Dinas Pertanian dan Perikanan,Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP, Inspektur, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik. *****
GoogleNews
