JAKARTA, LIPO - Upaya mengajukan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu atau Pilpres 2024 semakin kencang.
Teranyar calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan naskah akademik untuk mengajukan hak angket itu sudah rampung disusun.
"Sudah, naskah akademisnya itu 101 halaman, bagus saya sudah baca, sudah tertampung semua pendapat saya sehingga saya tidak perlu memberi beban baru," kata Mahfud di DI Yogyakarta, Senin (11/3/2024).
50 aktivis mulai dari aktivis antikorupsi hingga ekonom pun telah menerbitkan surat bersama, yang ditujukan kepada para ketua umum partai politik untuk mengajukan hak angket di DPR.
Tokoh masyarakat itu di antaranya Novel Baswedan, Bivitri Susanti, Usman Hamid, Faisal Basri, Fatia Maulidiyanti, Saut Situmorang, Agus Sunaryanto, hingga Haris Azhar.
Mantan wakil presiden Jusuf Kalla bahkan meminta masyarakat untuk optimistis bahwa hak angket akan dilakukan DPR. Ia pun menilai, proses hak angket akan menjadi titik terang untuk mengungkap kecurangan Pemilu 2024.
"Jadi jangan ragu, belum apa-apa sudah ragu," kata JK pertengahan pekan lalu.
Sejumlah ketua umum partai politik pun telah berkomentar terkait rencana hak angket. Di antaranya Ketua Umum Parta NasDem Surya Paloh, meski tak menjawab tegas soal komitmen partainya.
Ia hanya mengatakan bahwa partainya akan mengikuti seluruh proses Pemilu dulu sampai hasil ketetapan resmi KPU. Langkah ini ia klaim juga merupakan keputusan para ketua umum partai politik koalisinya.
"Para tim yang ada dari partai pengusung dari PKB, PKS, maupun Nasdem semua mengikuti progress yang berjalan sekaligus mengevaluasi," sambungnya.
Pernyataan Paloh ini pun dikonfirmasi oleh calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan. Ia menekankan, proses hak angket di DPR tak perlu buru-buru dilakukan sebelum ada keputusan resmi hasil pemilu dari KPU.
"Jadi menurut saya nggak ada yang perlu buru-buru hari ini. Prosesnya berjalan terus sekarang. Hasil final pemilu saja belum keluar. Kita tunggu aja prosesnya," kata Anies
Wakil presiden Ma'ruf Amin juga telah mengomentari terkait upaya hak angket. Menurutnya itu adalah hak sepenuhnya DPR. Namun ia berharap tak sampai memakzulkan Presiden Joko Widodo.
"Soal itu saya tidak tahu, itu urusan DPR. Kita harapkan tidak sejauh itu ya, tidak sampai ke sana," kata Ma'ruf.
"Saya harapkan seperti biasanya, kita berjalan baik-baik saja, pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya kira kalau kita inginnya gitu, jadi aman-aman saja," tegasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo sendiri menilai hak angket merupakan hak demokrasi. Ia pun tak terlihat khawatir dengan adanya rencana hak angket di DPR dan menekankan hak itu urusan sepenuhnya DPR.
"Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR," kata Jokowi dalam sesi tanya jawab saat konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).(*3)
GoogleNews
