PEKANBARU, LIPO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menggelar Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2023 pada Rabu pagi (17/03/2024).
Sekretaris Daerah (Setda) Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, menjelaskan bahwa LKPJ merupakan kewajiban Daerah kepada DPRD setelah tiga bulan tahun anggaran berakhir.
Dalam rapat tersebut, beberapa Kepala Unit Perangkat Daerah (UPD) turut serta memberikan jawaban terhadap pertanyaan anggota Pansus guna memperdalam LKPJ.
Sebelum dilakukan pendalaman, Indra memberikan pemaparan secara umum terkait LKPJ, yang sebelumnya telah melalui Sidang Paripurna bersama Fraksi Partai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Jadi kemarin setelah beberapa kali sidang paripurna dan sudah ditanggapi oleh fraksi-fraksi di DPRD dan kemudian sudah diberikan jawaban terhadap fraksi,” ujar Indra.
Pada kesempatan tersebut Indra juga menjelaskan, terkait kegiatan dan capaian PUPR.
“Intinya PUPR tidak jauh dari infrastruktur. Misalnya jalan, pembukaan jalan baru, pemeliharaan jalan dan pembukaaan jalan di Kota Pekanbaru,” ujar Indra, Rabu (17/04/24)
Saat membahas alokasi dana, Indra menyoroti permasalahan jumlah anggaran. Dia mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan hanya sekitar 79 Miliar. Sementara, menurutnya kebutuhan sebenarnya jauh lebih besar, mencapai lebih dari 700 Miliar.
Pembahasan tersebut akan dilanjutkan dengan pendalaman terhadap Dinas lain seperti Dinas Keuangan, Pendidikan, Kesehatan, dan Perumahan Rakyat serta Kawasan Permukiman.
Bagaimana Dengan Paripurna?
Sidang paripurna belum dapat dilaksanakan saat ini. Karena kata Indra, adanya cuti lebaran dan faktor lain yang menyebabkan sidang tertunda. Meskipun demikian, dia menegaskan akan tetap berupaya agar DPRD melaksanakan sidang dalam 10 hari ke depan.
"Masih ada waktu 10 hari lagi untuk pembahasan bersama DPRD," tutup Indra.*****
GoogleNews
.jpeg)
