PEKANBARU, LIPO - Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho dan Hardianto menghadiri pengesahan rapat koordinasi (rakor) Pemerintah Daerah (Pemda) dan Desa Se-Provinsi Riau oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (3/5/2024).
Rakor ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang diwakili oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (BPD) Kemendagri, La Ode Ahmad Pidana Bolombo. Serta diikuti oleh 1.803 peserta dari Pemerintah Desa se-Riau.
Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan salah satu kegiatan yang dilakukan pada Provinsi Riau dalam memajukan desa yakni BKK (Bantuan Keuangan Khusus) kepada 1.591 desa.
"Pada tahun 2023 sebanyak 0 desa yang tertinggal, dan pada penanganan stunting terjadi penurunan sebanyak 13,8 persen dari tahun sebelumnya di Riau," ujar SF Hariyanto.
Dana yang disalurkan kepada desa tersebut, lanjut SF Hariyanto, membuahkan hasil yang baik. Status perkembangan desa di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.
Pada tahun 2019, ia menambahkan, jumlah desa mandiri hanya sebanyak 10 Desa, dan bertambah signifikan menjadi 600 desa pada tahun 2023. Pada tahun 2019 jumlah desa maju sebanyak 163 desa, dan bertambah menjadi 585 desa pada tahun 2023.
Lalu, Jumlah desa berkembang pada tahun 2019 sebanyak 915 desa, berkurang menjadi 406 pada tahun 2023. Jumlah desa tertinggal pada tahun 2019 sebanyak 422 desa dan desa sangat tertinggal 45 desa.
"Alhamdulilah, pada tahun 2023 kita semua telah berhasil menuntaskan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal nol di Provinsi Riau," imbuhnya.
Adapun total bantuan keuangan khusus Provinsi Riau kepada desa dari tahun 2019 sampai dengan 2024 sebanyak Rp1.447.809.529.000. Untuk tahun 2024 ini telah dialokasikan sebesar Rp318.199.529.000.(ADV)
GoogleNews
