LIPO - Ketua Komisi IV DPRD Riau, Makmun, mengungkapkan bahwa kondisi keuangan pemerintah Provinsi Riau saat ini sedang mengalami kondisi kurang baik. Minimnya anggaran menjadi faktor utama penyebab terjadinya masalah keuangan ini.
Makmun menjelaskan, akibat masalah keuangan ini, banyak proyek dan program pemerintah yang terpaksa tertunda pembayarannya. "Tadi saya mendapat laporan dari Biro Kesra bahwa banyak program pemerintah yang tertunda bayar, seperti Beasiswa, Bosda, dan Jamkesda. Hal ini disebabkan keuangan daerah yang terbatas," kata Makmun. Selasa 7 Januari 2025.
Meski demikian, Makmun menegaskan bahwa pemerintah Riau telah berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan dana Treasury Deposit Facility (TDF) untuk membayar kewajiban yang tertunda.
"Kami minta agar pihak PJ Gubernur Riau segera mengakselerasi proses ini supaya ada percepatan penyelesaian persoalan daerah, karena ini sangat sensitif dan menyangkut kepentingan publik," ujarnya.
Selain program-program sosial seperti beasiswa dan Jamkesda, Makmun juga mengungkapkan bahwa sejumlah proyek kontraktual yang sifatnya fisik belum bisa diselesaikan karena masalah keuangan. Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Riau yang membidangi infrastruktur berencana mengundang mitra komisi untuk membahas anggaran yang belum terselesaikan dan mencari solusi.
"Masih ada sejumlah anggaran yang tertunda. Kami akan memeriksa apakah bisa dibayarkan melalui pergeseran anggaran atau menunggu perubahan APBD. Kami juga akan memastikan semua sesuai dengan aturan perundang-undangan agar masalah ini tidak berkembang menjadi lebih rumit," terang Makmun.
Politisi PDI-P ini menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap persoalan ini, mengingat dampaknya yang besar bagi masyarakat. "Proses penyelesaian masalah ini harus segera dilakukan agar tidak ada kendala yang lebih lanjut," tutupnya.(***)
GoogleNews
