PEKANBARU, LIPO - Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Riau, Timbul Pasaribu, menghimbau semua pihak agar waspada kebangkitan organisasi HTI atau HT.
Hal itu ditegaskannya menyusul banyaknya aksi-aksi unjuk rasa dengan menggunakan simbol-simbol dan gerakan yang biasa digunakan oleh HTI.
Timbul mengaku sudah menginstruksikan seluruh jajaran PC GP Ansor Riau se Riau agar siaga dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang dicurigai sebagai modus kegiatan HTI.
“Kita tidak boleh lengah dan terbuai dengan situasi saat ini, dimana ruang demokrasi yang kita perjuangkan justru dimanfaatkan oleh mereka (HTI) yang tidak sepakat dengan demokrasi dan anti demokrasi,” kata Timbul dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (02/02/25).
Masyarakat harus mengetahui bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dilarang segala bentuk kegiatannya termasuk atributnya di Indonesia sejak tahun 2017 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017.
HTI atau HT tidak mengakui eksistensi Negara Bangsa sebagai fakta politik. Mereka menginginkan Khilafah Islamiyyah yang terakhir kali adalah kekhalifahan ottoman Turki.
Timbul menilai sikap politik HTI tentu berseberangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Ansor senantiasa konsisten menjaga dan merawat. Bagi Ansor, NKRI adalah harga mati.
“Sikap kita tidak pernah berubah dan bergeser serta menyayangkan izin yang diberikan aparat kepolisian terhadap aksi ini, karena bisa menjadi embrio kebangkitan gerakan khilafah yang telah dilarang oleh pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, kami menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap segala bentuk aksi yang berpotensi merongrong ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI,” tegas Timbul.
GP Ansor Riau juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tetap waspada terhadap kelompok-kelompok yang berusaha mengusung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Selain itu, PW GP Ansor Riau mempertanyakan izin kegiatan tersebut, kami meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, guna mencegah keresahan di tengah masyarakat.
Timbul meminta pemerintah dalam hal ini Bapak Kapolri menindak tegas bawahannya apabila memang memberi izin kegiatan HTI semodel itu.
“Tentu kita tidak ingin dikemudian hari ada persoalan. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban akibat dari gesekan-gesekan tersebut,” pungkasnya.*****
GoogleNews
