LIPO - Anggota DPRD Riau, Ikbal Sayuti, mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur Riau untuk bersatu dan solid dalam mengatasi persoalan defisit anggaran. Menurutnya, dengan kesolidan, masalah keuangan ini dapat diselesaikan dengan baik.
Pernyataan ini disampaikan Ikbal menanggapi perbedaan pendapat antara Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan Wakil Gubernur, Sf Hariyanto, terkait defisit anggaran.
Gubernur Abdul Wahid mengaku merasa pusing menghadapi defisit anggaran, sementara Sf Hariyanto menyatakan bahwa defisit adalah hal yang biasa terjadi karena ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.
"Saya berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Riau solid dalam menyikapi hal ini," ujar Ikbal di DPRD Riau. Senin 17 Maret 2025.
Defisit anggaran Riau tercatat mencapai Rp1,3 triliun, ditambah dengan tunggakan pembayaran sebesar Rp2,2 triliun. Jika diakumulasikan, total defisit mencapai Rp3,5 triliun. Ikbal menjelaskan bahwa dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), setiap komisi telah diminta menyisir dengan mitra OPD untuk melakukan peninjauan ulang terkait defisit dan tunda bayar ini.
"Kami juga telah meminta penjelasan dari mitra komisi kami, yaitu Komisi II. Seharusnya defisit Rp1,3 triliun itu tidak terjadi karena tunggakan pembayaran pada 2024 sudah dialokasikan untuk 2025 melalui rasionalisasi anggaran dan pengurangan efisiensi. Artinya, tunggakan pembayaran seharusnya sudah diselesaikan oleh OPD mitra kami. Dengan demikian, defisit seharusnya tidak terjadi pada 2025," jelas Ikbal.
Ikbal menambahkan, setelah rapat komisi dan peninjauan bersama OPD, nantinya akan terlihat besaran defisit dan akar masalahnya. "Saat pembahasan APBD 2025, saya sempat menanyakan realisasi APBD 2024. Saat itu, defisit tercatat Rp1 triliun. Namun, dalam kurun waktu satu bulan, dari November ke Desember, defisit melonjak menjadi Rp2,2 triliun," ujarnya.
Lonjakan defisit ini menjadi masalah serius bagi DPRD Riau, yang merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas. "Kami tidak tahu bagaimana tiba-tiba defisit bisa melonjak menjadi Rp2,2 triliun. Oleh karena itu, kami mengadakan rapat dengan komisi untuk melakukan tabayun (klarifikasi) dan memastikan di mana saja tunggakan pembayaran tersebut terjadi, serta OPD mana yang bertanggung jawab," pungkas Ikbal.
Ikbal berharap, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, masalah defisit anggaran ini dapat segera diatasi demi kepentingan masyarakat Riau.(***)
GoogleNews
