LIPO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Riau telah menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk membahas persoalan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau.
Namun, dalam rapat tersebut, terungkap bahwa banyak OPD yang tidak transparan dalam menyampaikan data, sehingga menimbulkan perbedaan informasi terkait tunda bayar.
Menyikapi hal ini, Gubernur Riau Abdul Wahid diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh OPD agar kinerja pemerintah daerah dapat lebih baik ke depannya.
Anggota Basan anggaran (Banggar) DPRD Riau, Ikbal Sayuti, menegaskan bahwa keputusan untuk melakukan evaluasi tersebut sepenuhnya berada di tangan Gubernur Riau.
"Iya, ini tergantung dari pemimpin kita. Kami di DPRD bertugas membuat peraturan daerah, mengawasi anggaran, dan melakukan pengawasan. Jika ada hal yang tidak beres, tentu kami akan melaporkan OPD tersebut kepada gubernur," jelas Ikbal. Senin 17 Maret 2025.
Ikbal mengakui bahwa dalam rapat Banggar terkait defisit APBD, banyak OPD yang tidak terbuka atau cenderung menutup-nutupi data. Namun, ia memilih untuk membiarkan gubernur yang menilai mengapa hal tersebut terjadi. "Nanti akan terlihat jelas jika sudah dilakukan penyisiran, apakah ada anggaran yang masuk di tengah jalan atau tidak tercantum dalam APBD," ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa APBD sudah jelas, tetapi jika masih ada pengerjaan proyek yang dilakukan di luar APBD, itu jelas melanggar. Oleh karena itu, seluruh komisi di DPRD akan menyisir mitra kerjanya terkait persoalan defisit ini..(***)
GoogleNews
