.jpeg)
LIPO - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, menanggapi polemik defisit APBD Riau.
Menurutnya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran menyikapi kondisi tersebut. Hal ini dibahas dalam rapat bersama Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Setelah dihitung, memang terjadi defisit. Namun, kondisi ini tidak hanya dialami Riau, melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia," ujar Eet, Senin 24 Maret 2025.
Ia menjelaskan, pemerintah telah mengambil langkah penghematan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, seperti memangkas anggaran perjalanan dinas, bimbingan teknis (Bintek), serta menunda pelantikan CPNS dan PPPK hingga Oktober.
"Penghematan dilakukan di berbagai pos, termasuk di DPRD," tambahnya.
Eet menyayangkan pernyataan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufik OH, yang dinilai tidak memahami persoalan defisit. Menurutnya, Wakil Gubernur Riau lebih menguasai masalah ini.
"Tahun 2025, Wagub sudah menyampaikan defisit Rp132 miliar. Taufik OH bukan orang berlatar belakang TAPD, jadi sebaiknya tidak sok tahu. Yang paling paham adalah Wagub," tegas Eet.
Ia juga mengingatkan bahwa defisit APBD Riau pernah mencapai Rp1,7 triliun di tahun-tahun sebelumnya, namun berhasil diselesaikan. Eet meminta Taufik OH bertanggung jawab atas pernyataannya yang menyebutkan Defisit menyentuh Rp3,5 triliun.
Diberitakan sebelumnya Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufik OH, menyatakan Provinsi Riau berpotensi mengalami defisit mencapai angka Rp3,5 Triliun.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau ini, menjelaskan, angka itu muncul setelah dilakukan kalkulasi ulang dan memperhatikan kondisi realisasi pendapatan tahun 2024 yang menyebabkan terjadinya tunda bayar
"Memperhatikan kondisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 yang hanya mencapai 85,38 persen (hasil LRA per 31 Desember 2024), terdapat potensi pendapatan yang tidak tercapai sebesar 1.6 Triliun lebih, sehingga berdampak terjadinya tunda bayar atas kegiatan pada Tahun 2024. Untuk itu, perlu dilakukan kalkulasi kembali terhadap APBD Provinsi Riau Tahun 2025," jelas Taufiq, usai mengecek ketersediaan sembako jelang lebaran di Komplek Pergudangan Bulog Jalan Sudirman Pekanbaru, Senin 24 Maret 2025.
Dijelaskannya lebih lanjut, Bapenda Provinsi Riau diminta melakukan exercise dengan memperhatikan realisasi pendapatan pada dua bulan terakhir.
"Hasilnya diperkirakan terjadi penyesuaian potensi Pendapatan Daerah Tahun 2025 yang diyakini akan berkurang lebih dari 1.3 T sehingga maksimal pendapatan tahun 2025 ini hanya lebih kurang 8.2 T," jelas Taufiq lagi.
"Potensi berkurangnya pendapatan itu diantaranya ada di PAD yang diyakini berkurang sebesar 1.1 Triliun lebih, Pendapatan Transfer diperkirakan berkurang sebesar 190 M lebih, potensi lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan berkurang 80 jt lebih serta penyesuaian Pendapatan Pembiayaan Daerah yang berkurang 100 M lebih," tambahnya.
Dikatakan Pj Sekda, dari sisi Rencana Belanja Daerah justru akan terjadi penambahan mengingat adanya tunda bayar kegiatan 2024, belanja eksisting dalam APBD Tahun 2025 sebesar sebesar 9,5 T ditambah tunda bayar 916 M lebih, tunda salur bagi hasil kab/kota sebesar 550 M lebih, dan beban pajak (PFK) 39 M lebih, ditambah lagi belanja pegawai yang belum teranggarkan sebesar 705 M pada tahun 2025.
"Sehingga kalau di kalkulasikan perkiraan belanja tahun 2025 ini menjadi sebesar 11,7 lebih, jika disandingkan dengan perkiraan potensi pendapatan yang hanya 8.2 T, maka ada selisih 3,5 yang masih defisit," ungkap Taufik.
Karena hal itulah menurut Taufiq Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan berbagai upaya efisiensi Belanja Daerah secara besar-besaran namun tetap berupaya agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
"Bapak Gubernur sudah perintahkan agar melakukan efisiensi secara ketat, dengan tetap memaksimalkan sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan pemeliharaan infrastruktur,” jelas Taufik.
Saat disinggung adanya pendapat lain yang menyebut defisit hanya sekitar Rp 132 Miliar, Taufiq tidak menipisnya. Ia menyebut angka itu melupakan angka selisih antara pendapatan dan belanja yang tertera dalam buku APBD Murni tahun 2025.
“Terkait dengan defisit disebut-sebut hanya 132 M, itu tidak salah karena besaran defisit tersebut sesuai dengan besaran yang tertuang dalam buku APBD 2025 yang rencananya akan ditutupi dari potensi Pembiayaan dalam bentuk SiLPA. Kita tunggu hasil audit BPK nanti berapa riil SiLPA yang akan kita catatkan di Perubahan APBD 2025. Sekarang, yang perlu kita waspadai sebetulnya adalah kondisi riil APBD tahun 2025 akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan tahun 2024 yang memberikan efek domino ke tahun 2025 seperti yang saya sebutkan tadi,” tutup Taufiq.
GoogleNews
