PEKANBARU, LIPO - Gubernur Riau Abdul Wahid pimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Senin (28/4/2025) di Balai Serindit, Diponegoro.
Dalam rapat tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa peralatan untuk menghadapi potensi karhutla di sejumlah daerah di Riau masih belum maksimal. Ia pun meminta bantuan tambahan dari pemerintah pusat, sekaligus menyampaikan persoalan banjir yang masih menjadi masalah di beberapa wilayah.
“Sejumlah kabupaten/kota belum mendapat informasi secara lengkap atau komunikasi belum terjalin dengan baik. Mulai hari ini, kita bangun koordinasi yang lebih baik agar dampak bencana bisa kita tangani bersama, termasuk bantuan dari pusat untuk rehabilitasi,” ujar Gubernur Wahid.
Ia juga menegaskan bahwa Provinsi Riau telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla, dan sejumlah daerah turut menetapkan status yang sama. Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya mendata kebutuhan prioritas daerah terdampak, baik akibat kebakaran, banjir, longsor, maupun bencana lainnya.
“Kita harus menyusun rencana yang jelas. Misalnya, bantuan dialokasikan untuk perbaikan lahan pertanian, dan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Daerah juga perlu menyampaikan usulan agar bantuan tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BNPB menyampaikan bahwa bantuan peralatan akan diserahkan kepada Gubernur, yang nantinya akan membagikannya berdasarkan skala prioritas.
“Silakan masing-masing daerah yang membutuhkan segera melapor. Kita siapkan bantuan, dan distribusi akan dilakukan melalui Pemerintah Provinsi,” pungkasnya.*****
GoogleNews
