PEKANBARU, LIPO - Husaimi Hamidi, mendukung kebijakan Gubernur Riau Abdul Wahid terkait pemutihan denda pajak kendaraan. Namun, ia meminta kemudahan dalam proses administrasi pembayaran di kantor Samsat dipermudah.
“Program pemutihan ini sangat baik, tapi proses di lapangan sering menyulitkan. Banyak warga ingin bayar pajak tapi terkendala administrasi, seperti KTP pemilik kendaraan tidak ada, padahal cukup fotokopi,” ujar Husaimi Hamidi, yang juga merupakan mantan anggota DPRD Riau pada Rabu 4 Juni 2025.
Husaimi meminta Gubernur Riau turun langsung meninjau pelayanan di Samsat, terutama di UPTD kabupaten dan kota, agar tidak ada penyimpangan aturan.
“Kalau perlu dipasang papan pengumuman soal syarat pembayaran pajak. Jangan sampai warga yang datang malah pulang lagi karena syarat tidak jelas. Saya khawatir, jika tidak diawasi, uang bisa masuk ke kantong oknum, bukan ke kas daerah,” tegasnya.
Sebagai mantan anggota Komisi III DPRD Riau, Husaimi menyebut dirinya pernah mendorong program Samsat keliling untuk mendekatkan layanan ke masyarakat. Menurutnya, langkah itu terbukti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
“Ini hanya saran saya agar niat baik gubernur benar-benar dirasakan dan tidak terkendala di lapangan,” tutupnya.*****
GoogleNews
