PEKANBARU, LIPO - Anggota Komisi IV DPRD Riau, Makmun Solihin, menilai maraknya perambahan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) akibat lemahnya penegakan hukum (gakum) di daerah. Dari total luas kawasan TNTN yang semula 81 ribu hektare, kini hanya tersisa sekitar 12 ribu hektare yang masih terjaga.
"Kelemahan gakum dalam mengelola TNTN tidak serius. Perambahan dibiarkan, sehingga memicu masyarakat lain untuk ikut merambah. Saat ini sudah banyak perkampungan di kawasan itu, saya berharap penanganan harus arif dan bijaksana, tanpa kekerasan dalam proses relokasi," ujar Makmun Solihin, Selasa 16 Juni 2025.
Ia menegaskan, masalah perambahan hutan ini tidak hanya terjadi di TNTN, tetapi juga di berbagai kawasan hutan lainnya di Riau. Maka dari itu Dia meminta pemerintah menangani persoalan ini secara serius, dengan tetap melindungi masyarakat melalui pola yang baik.
"Jangan sampai merugikan semua pihak. Masyarakat dan lingkungan harus dilindungi," tegasnya.
Politisi PDI-P Riau ini juga mengkritik lemahnya penegakan hukum, yang membuat para perambah semakin berani melakukan pelanggaran. Menurutnya, penanganan perambahan membutuhkan anggaran besar karena melawan oknum-oknum yang beroperasi dengan membawa nama yayasan atau koperasi.
"Perlu nyali besar dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat adat untuk membersihkan TNTN dari perambahan," pungkas Ketua Komisi IV DPRD Riau tersebut.*****
GoogleNews
_copy_625x416.jpg)