Pekanbaru, LIPO - Massa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) memutuskan membubarkan diri sebelum jam 1 siang, Senin (21/7/2025).
Padahal, rencananya aksi penolakan terhadap relokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo itu akan digelar selama tiga hingga Rabu, 23 Juli 2025.
Pembubaran massa aksi itu dikarenakan tuntutan dan aspirasi mereka dijanjikan akan dicarikan solusi paling baik oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Bupati Pelalawan Zukri Misran menyebutkan pihaknya telah menjamin kelayakan hidup bagi masyarakat yang berada di lokasi TNTN, sebagai mana yang tertuang dalam tuntutan pada aksi sebelumnya, 18 Juni 2025 lalu.
"Bapak dan ibu minta kelayakan pendidikan, karena anak-anak belajar di bawah terpal dan di bawah pohon sawit, hal itu sudah kami berikan. Minta jaminan kesehatan, juga kami berikan," ucap Bupati Zukri.
Kemudian, dikatakan Zukri, saat ini pihaknya telah melakukan pendataan sebagai langkah awal dalam mencarikan solusi paling tepat.
"Bapak dan ibu minta dijembatani dengan Presiden dan Komisi terkait di DPR RI. Kita lakukan pendataan sebagai langkah awal, karena kami perlu data konkret," katanya.
Terkait batas waktu relokasi mandiri bagi masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan TNTN yang jatuh pada 22 Agustus mendatang, Bupati Zukri menyampaikan pihaknya akan meminta Pemprov mengajukan pengunduran jadwal.
"Langkah awalnya adalah pendataan, dan sekarang data itu belum selesai. Jadi pak Gubernur sebagai pemegang kebijakan juga belum bisa mengambil langkah konkret," sebutnya.
"Nanti kita minta Pemprov Riau untuk mengajukan pengunduran jadwal dari yang telah ditetapkan. Jadi bapak ibu jangan takut direlokasi pada 22 Agustus itu. Kita akan ciptakan solusi paling adil," tegas Zukri.
Adapun yang menjadi tuntutan massa aksi, diantaranya dengan tegas menyatakan akan tetap bertahan dan tidak bersedia direlokasi dari tempat tinggal kami saat ini kecamatan pangkalan kuras dan kecamatan ukul (yang terdampak dalam kawasan yang disebut TNTN).
Kemudian, memohon kepada Gubernur, Kapolda, Bupati, dan Kapolres untuk memfasilitasi pertemuan dengan pimpinan pusat, baik dengan Presiden maupun dengan Komisi terkait di DPR RI.
Massa aksi berharap Gubernur, Bupati, Kapolda, dan Kapolres dapat menjadi garda terdepan dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi massa aksi di Provinsi Riau.
Selain itu, mereka juga meminta Satgas PKH Untuk segera Keluar dari Pemukiman Masyarakat di daerah terdampak Kawasan TNTN. Terakhir massa aksi, meminta agar dalam waktu yang singkat ada jawaban pasti dari pemerintah pusat, gubernur dan bupati terkait jaminan hidup masyarakat, sekolah yang terdampak, ekonomi masyarat, dan hal lain yang dianggap serius ditengah masyarakat.(***)
GoogleNews
