Jakarta, LIPO - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyebut besaran biaya Haji 2026 akan diumumkan paling cepat tanggal 29 Oktober atau selambat-lambatnya pada 30 Oktober 2025.
“Kita upayakan di tanggal 30 (Oktober) paling lambat, sudah ada keputusan, tanggal 29 (Oktober) kita sudah selesai pembahasan panja, namun demikian bila dimungkinkan 29 (Oktober) untuk diumumkan, kita akan upayakan,” kata Marwan dalam rapat bersama Kementerian Haji, Selasa (28/10/2035).
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengusulkan besaran biaya haji 2026 adalah Rp 88 juta per jemaah atau turun Rp 1 juta dari tahun sebelumnya.
- Baca Juga Biaya Haji 2026 Tinggal Tunggu Keppres
Marwan menyatakan DPR berharap agar angka itu masih bisa turun sampai Rp 2 juta per jemaah.
“Turun Rp 1 juta itu di mana turunnya? Itu nanti kita lihat. Bisa di konsumsi, bisa di tiket pesawat, bisa di pemondokan kira-kira begitu. Belum bisa disebutkan,” pungkas Marwan.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyoroti penampilan kru maskapai yang melayani jemaah haji Indonesia. Ia menyebut, penampilan pramugari maskapai luar ada yang mengenakan setelan rok tinggi (mini).
Hal tersebut disampaikan Marwan Dasopang saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umrah, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).
"Kita menemukan layanan pesawat ini ternyata krunya sekaligus disewa. Jadi menyewa pesawat, bersyarat kru semuanya ada di situ. Maka yang melayani jemaah kita itu roknya tinggi-tinggi," kata Marwan dalam rapat.
Menurut Marwan, maskapai hanya memperbolehkan dua orang Indonesia menjadi kru di sana.
"Hanya dibolehkan 2 orang saja Indonesia. Yang lainnya itu tetap dia punya. Makanya sebetulnya berbasis nusantara," kata dia.
“Karena kita itu menyewa keluar, rupanya menyewa include. Nah itu dia nggak mau disewa pesawatnya, harus dengan orang-orangnya. Lah kita meninjau itu ya kurang pas lah, penampilannya kurang. Tentu jemaah kita dari kampung-kampung takut lah. Ini nanti kita bahas ya," sambungnya.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menyebut sebaiknya kru juga memenuhi standar syariah.
"Makanya saya rasa usulan Pak Wamen bagus tuh di kesimpulan ini, bahwa pesawat penerbangan haji itu harus berstandar ekonomi dan standar teknis. Serta tambahkan tadi yang ketua masukin: Dan kru yang memenuhi standar syariah," kata dia.
"Bukan masalah syariah Kiai, masalahnya, tidak berani dia mau ke toilet karena melihat. Jadi harus Indonesia, bukan masalah syariahnya, orangnya juga harus Indonesia," jawab Marwan.(***)
GoogleNews
.jpeg)
