PEKANBARU, LIPO - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengimbau seluruh pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Kondisi ini seiring meningkatnya curah hujan dan cuaca ekstrem di Provinsi Riau.
Hal tersebut disampaikan SF Hariyanto saat memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Republik Indonesia terkait Mitigasi Bencana Hidrometeorologi, High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau bersama kabupaten/kota, di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, pada Senin (8/12/2025).
"Presiden Republik Indonesia menekankan perlunya peningkatan kewaspadaan daerah terhadap bencana alam, khususnya banjir dan cuaca ekstrem, dengan respons cepat, aksi konkret lintas sektor, serta koordinasi yang kuat," sebutnya.
Dikatakannya, berdasarkan data yang ada Riau saat ini memasuki periode cuaca ekstrem dan puncak musim hujan. Tercatat 39 kecamatan dan 170 desa berstatus rawan banjir, serta 23 kecamatan dan 36 desa rawan longsor, sehingga seluruh daerah diminta meningkatkan kesiapan secara maksimal.
Untuk memastikan kesiapsiagaan, Ia telah menginstruksikan Dinas PUPR agar memastikan seluruh alat berat dalam kondisi baik dan siap digunakan sewaktu-waktu guna mendukung penanganan darurat.
"Berdasarkan data BMKG adanya prediksi peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah, terutama di Pekanbaru, Kampar, Rokan Hulu, dan Pelalawan. Kondisi ini, menuntut langkah mitigasi cepat tanpa menunggu terjadinya bencana," ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Hariyanto meminta kepala daerah bersama Forkopimda mengaktifkan posko bencana di kabupaten dan kota selama 24 jam, serta segera melaksanakan apel kesiapsiagaan, normalisasi sungai, perbaikan tanggul, dan penanganan titik-titik rawan drainase yang kerap menjadi sumber genangan.
Terkait pengelolaan PLTA Koto Panjang, ia menekankan pentingnya koordinasi dan sistem peringatan dini agar pembukaan pintu air tidak dilakukan secara bersamaan, sehingga tidak memperparah potensi banjir di wilayah hilir, khususnya Kabupaten Kampar.
Selain itu, ia meminta seluruh kepala daerah memastikan ketersediaan dan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara cepat dan tepat sasaran.
"Serta melakukan pelaporan kondisi bencana secara real-time guna mempercepat pengambilan keputusan dan penanganan di lapangan," tutupnya.*****
GoogleNews
.jpeg)
