PEKANBARU, LIPO - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Langkah ini difokuskan pada BUMD yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal dan justru menjadi beban keuangan daerah.
Ketua Komisi III DPRD Riau bidang BUMD, Edi Basri, menyambut baik langkah evaluasi tersebut. Menurutnya, penguatan BUMD merupakan cara terbaik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD diharapkan bisa menjadi penyumbang untuk meningkatkan PAD Riau,” ujar Edi Basri, Senin 5 Januari 2026.
Edi mengungkapkan beberapa persoalan mendasar yang perlu dibenahi. Pertama, terkait kinerja dan penyelesaian masalah internal di sejumlah BUMD.
Salah satu BUMD yang disorot adalah PT Sarana Pratama Riau (SPR). Meski kontribusinya naik dari Rp 2,2 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp 5 miliar di tahun 2025, angka ini dinilai belum maksimal.
“Ini belum maksimal dan memang harus dievaluasi supaya lebih maksimal,” tegas Edi.
Evaluasi juga akan menjangkau BUMD lainnya. Untuk PT Riau Petroleum, katanya diharapkan terjadi integrasi dan transfer pengetahuan dari PT Pertamina Hulu Riau (PHR), baik dalam hal kepemilikan saham maupun peningkatan kemampuan teknologi SDM.
Sementara itu, BUMD seperti PT PIR yang tercatat tidak beroperasi akan dievaluasi total.
“Buat apa badan hukum ada, perusahaan ada, tapi tidak berkegiatan. Termasuk BUMD lainnya seperti SPR Trada, semua dievaluasi total,” jelas Edi.
Semangat evaluasi ini, menurut politisi Gerindra ini, sejalan dengan pembentukan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah di DPRD Riau dan tim optimalisasi yang dibentuk pemerintah daerah.
“Semangat kita, legislatif dan eksekutif, sudah sama. Insyaallah hasilnya akan maksimal. Ini bagian upaya kita menyikapi minimnya PAD,” pungkasnya.*****
GoogleNews
.jpeg)
