PEKANBARU, LIPO – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi yang diinisiasi Polda Riau sejak awal tidak pernah mengandalkan anggaran pemerintah daerah maupun dana dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menekankan bahwa proyek tersebut murni digerakkan melalui kolaborasi lintas sektor dengan semangat gotong royong.
“Sejak awal, Polda Riau tidak pernah meminta bantuan kepada Pemprov Riau maupun Baznas. Ini adalah gerakan kolaboratif untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses,” ujar SF Hariyanto, Jumat (20/3/2026).
Menurutnya, pendekatan yang diambil menjadi contoh positif pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran negara maupun dana sosial masyarakat. Ia menyebut, keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan proyek tersebut.
Lebih jauh, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi juga merupakan implementasi arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Arahan tersebut ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian di daerah, termasuk Polda Riau, dengan mendorong pembangunan infrastruktur sederhana yang mampu membuka akses wilayah, meningkatkan konektivitas, dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
Dalam konteks ini, Polda Riau tidak hanya berperan sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga menjadi bagian dari solusi percepatan pemerataan pembangunan, khususnya di daerah yang masih membutuhkan infrastruktur dasar.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Karorena) Polda Riau, Daniel Muharam, menyampaikan apresiasi atas niat baik Baznas Provinsi Riau yang sempat berencana berkontribusi dalam pembangunan tersebut.
“Semangat kolaborasi ini menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi terhadap pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Namun, ia memastikan bahwa Polda Riau telah memiliki skema pembiayaan yang cukup dan berkelanjutan. Pendanaan proyek dilakukan melalui pendekatan pentahelix, melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
“Sebagian besar dukungan berasal dari CSR perusahaan serta partisipasi masyarakat. Alhamdulillah, kebutuhan pembiayaan sudah terpenuhi,” jelas Daniel.
Di sisi lain, Ketua Baznas Provinsi Riau, Masriadi Hasan, menyatakan pihaknya memutuskan membatalkan rencana bantuan sebesar Rp3 miliar setelah melakukan evaluasi atas dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami melihat respons publik dan melakukan evaluasi. Sejak awal, niat kami adalah memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Masriadi menambahkan, dana yang direncanakan berasal dari infak masyarakat yang secara prinsip dapat digunakan untuk kepentingan umum. Namun, Baznas memilih menarik diri demi menjaga kepercayaan publik.
“Kami menghormati keputusan Polda Riau. Prinsip kami adalah memastikan dana zakat, infak, dan sedekah disalurkan secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan. Menghindari mudarat lebih diutamakan,” tegasnya.
Dengan skema kolaboratif yang telah berjalan, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi diharapkan menjadi model sinergi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(***)
GoogleNews
