PEKANBARU, LIPO - Anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan (dapil) Indragiri Hilir (Inhil), Andi Dharma Taufik, meminta agar penerapan aplikasi XStar milik BPH Migas untuk nelayan ditunda. Pasalnya, sejak diberlakukan pada 1 April 2026, aplikasi ini justru menyulitkan nelayan dan pengguna speedboat di wilayah pesisir untuk mengakses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Mulai 1 April ini terkait aplikasi XStar dari BPH Migas sudah berlaku. Hari ini nelayan dan pengguna speedboat laut tidak bisa mengakses aplikasi itu. Akibatnya, mereka tidak bisa melaut," ujar Andi Dharma Taufik, Senin 6 April 2026.
Menurutnya, stok solar sebenarnya sudah tersedia di gudang, namun nelayan tidak bisa membeli lantaran terkendala sistem barcode yang mengharuskan penggunaan aplikasi. Ia mencontohkan, untuk kendaraan bermotor seperti sepeda motor, masih ada pengecualian karena memiliki BPKB. Sementara untuk kapal kecil milik nelayan, proses pengurusannya jauh lebih sulit.
"Kalau motor enak, ada BPKB. Kalau untuk speedboat kecil milik nelayan, proses pengurusannya sulit. Kami minta agar sosialisasi diperkuat dan waktu penerapan aplikasi XStar diundur, khususnya untuk wilayah Inhil dan pesisir lainnya di Provinsi Riau," tegasnya.
Politisi PDI-P ini mengungkapkan, sedikitnya 15 ribu nelayan dan pengguna armada laut di Inhil terdampak kebijakan ini. Yang tersebar di 11 kecamatan dari total 20 kecamatan yang ada. Selain Inhil, wilayah pesisir lain seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan Rokan Hilir juga mengalami kendala serupa.
"Nelayan tidak bisa melaut. Padahal sekarang ini sedang musim bagusnya mencari ikan. Solar cukup, tapi mereka tidak bisa membeli. Harapan kita, penerapan aplikasi ini ditunda dulu," imbuhnya.
Andi meminta Pemerintah Provinsi Riau segera berkoordinasi dengan BPH Migas terkait untuk mencari solusi. Ia meminta adanya pengecualian atau sistem khusus untuk kapal-kapal kecil milik nelayan tradisional agar tidak dirugikan oleh kebijakan digitalisasi yang belum siap.
"Jangan sampai nelayan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian pesisir justru tidak bisa melaut karena persoalan teknis aplikasi. Kami minta penundaan hingga sosialisasi dan infrastruktur pendukung benar-benar siap," pungkasnya.*****
GoogleNews
