PEKANBARU, LIPO – Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, melontarkan bantahan tegas dalam sidang lanjutan perkara dugaan praktik setoran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Di hadapan majelis hakim, Wahid menilai sejumlah keterangan saksi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ia bahkan menyebut pernyataan-pernyataan tersebut sebagai bentuk ketidakbenaran.
“Saya tidak pernah mengatakan harus taat pada kepala dinas dalam konteks seperti itu. Ini tidak benar,” ujarnya di ruang sidang.
Wahid mempertanyakan sikap para saksi yang mengaku mendapat tekanan, namun tidak pernah mengonfirmasi langsung kepadanya. Padahal, menurutnya, kesempatan untuk berkomunikasi terbuka tersedia.
Ia mencontohkan pertemuan dengan salah satu saksi bernama Ardi pada Agustus lalu di kediamannya. Dalam pertemuan itu, Ardi disebut datang untuk meminta rekomendasi pindah tugas sebagai Kepala Dinas PUPR di Siak.
“Tidak pernah ada pembahasan soal setoran. Kalau memang ada kekhawatiran, kenapa tidak ditanyakan langsung saat itu?” katanya.
Ia juga menilai secara psikologis, seseorang yang merasa tertekan umumnya akan mencari perlindungan kepada atasan. Namun hal itu, menurutnya, tidak pernah terjadi.
Dalam keterangannya, Wahid menegaskan dirinya justru telah melarang praktik pemberian uang di lingkungan pemerintahan. Larangan itu, kata dia, disampaikan melalui surat resmi serta pesan pribadi.
“Saya sudah ingatkan secara tertulis maupun lewat komunikasi langsung,” ujarnya.
Wahid juga menanggapi polemik istilah “matahari satu” yang sempat mencuat di persidangan. Ia menjelaskan, istilah tersebut berkaitan dengan prinsip kepemimpinan agar tidak terjadi dualisme kekuasaan.
Menurutnya, pesan itu ia sampaikan dalam konteks menjaga soliditas pemerintahan, bukan untuk kepentingan lain.
“Tidak boleh ada dua pusat kekuasaan. Itu bisa merusak jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Lebih jauh, Wahid menilai rangkaian tuduhan terhadap dirinya terkesan tidak berdiri sendiri. Ia menyebut ada upaya dramatisasi terhadap sejumlah peristiwa, termasuk kegiatan inspeksi mendadak ke kantor Bappeda yang disebutnya tidak berlangsung lama.
“Saya datang sebentar, tapi digambarkan seolah-olah ada agenda besar,” ujarnya.
Ia juga membantah isu pengumpulan telepon genggam dalam pertemuan tertentu, serta menyebut beberapa nama yang disebut dalam persidangan tidak pernah mengikuti rapat resmi yang ia pimpin.
Menutup keterangannya, Wahid menyampaikan pernyataan bernuansa moral terkait tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Ia menegaskan bahwa seluruh tudingan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ia ketahui selama menjabat, dan menyerahkan penilaian akhir kepada Tuhan.
“Kalau mereka berbohong, semoga mereka dihukum oleh Allah SWT hingga ke anak cucunya," tutupnya.(***)
GoogleNews
