Ratusan Pegawai Setwan Riau Dikabarkan Akan Digusur, Aktivitas DPRD Terancam Lumpuh

Ratusan Pegawai Setwan Riau Dikabarkan Akan Digusur, Aktivitas DPRD Terancam Lumpuh
Edi Basri/f: lipo

PEKANBARU, LIPO - Rencana pemindahan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Riau memicu kekhawatiran akan lumpuhnya aktivitas dewan. Isu perpindahan massal ini disebut-sebut dapat mencapai hampir 99 persen dari total pegawai.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengakui belum mengetahui secara pasti kebijakan pemindahan tersebut. Jika benar terjadi, ia menyatakan akan mencari tahu mengenai dasar dan tujuan kebijakan tersebut.

Edi memahami bahwa adanya kebutuhan akan penyegaran tempat kerja dan mutasi sebagai hal yang wajar, namun Dia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek profesionalisme dan masa adaptasi pegawai di lingkungan baru.

"Penyegaran tempat kerja dan sebagainya. Tetapi juga jangan sampai tidak memperhatikan profesionalismenya, kebiasaan bekerjanya, karena masa adaptasi itu kan agak lama juga. Jadi itu harus diperhatikan juga," ujar Edi Basri, Jumat 1 Mei 2026.

Ia menambahkan bahwa persoalan mutasi sebenarnya merupakan kewajaran dalam birokrasi. Tapi yang menjadi catatan adalah besaran skala pemindahan yang dikabarkan mencapai hampir seluruh pegawai Setwan.

"Tapi yang besar-besaran seperti ini, yang sampai hampir 99% bakal dipindahkan," katanya.

Lebih lanjut, politisi Gerindra itu menyatakan pihaknya baru akan merespons secara tegas jika kebijakan tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Saat ini, ia masih menganggap informasi tersebut isu yang belum terverifikasi.

"Itu kan baru isu. Kalau sudah kenyataan baru kita omong. Tidak boleh kita angkat isinya," tegas Edi Basri.

Sebagai lembaga pengawas, Edi Basri menyebutkan bahwa kewenangan DPRD Riau hanya sebatas pada fungsi pengawasan. Adapun kebijakan mutasi pegawai Setwan sepenuhnya berada di ranah eksekutif atau Pemerintah Provinsi Riau).

"Kita hanya memberikan pengawasan saja. Tapi kalau persoalan masalah mutasi itu sudah satu kewajaran saja," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Sekretariat Dewan terkait kebenaran rencana mutasi besar-besaran tersebut.*****

 

Ikuti LIPO Online di GoogleNews

#Pegawai

Index

Berita Lainnya

Index