PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai memperketat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Program yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat berpotensi ditunda.
Penajaman ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kebutuhan prioritas warga.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan APBD 2027 saat ini masih dalam tahap pembahasan. Pemko tengah mempertajam kembali program-program yang telah disusun agar sejalan dengan visi dan prioritas Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho.
"Seluruh program pemerintah di setiap OPD harus berfokus pada program kepala daerah, yakni program yang benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," ujar Zulhelmi, Selasa (10/11/2026).
Pria yang akrab disapa Ami itu menjelaskan, sebelum menentukan belanja, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Kepala Bappeda, BPKAD, dan Bapenda terlebih dahulu menghitung kemampuan keuangan daerah. Hal itu meliputi total anggaran dan potensi pendapatan yang bisa dihimpun Pemko.
Setelah kemampuan keuangan diketahui, barulah alokasi belanja disusun dan disampaikan ke DPRD untuk dibahas bersama.
"Setelah itu, barulah kita menyusun belanja yang telah disampaikan kepada DPRD. Belanja daerah harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat," jelasnya.
Ami menyebut, konsep yang diusung Pemko adalah APBD Berdampak. Artinya, APBD yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, sesuai arahan Wali Kota.
Dengan konsep itu, Pemko akan lebih selektif menentukan kegiatan yang dibiayai anggaran. Program yang sifatnya hanya menunjang dan tidak berdampak langsung ke masyarakat kemungkinan besar ditunda.
Langkah tersebut diambil agar anggaran yang terbatas bisa lebih difokuskan pada program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
"Kita ingin memprioritaskan kegiatan dan program yang benar-benar dirasakan serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pekanbaru," pungkas Ami.*****
GoogleNews
