TEMBILAHAN, LIPO - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan sangat menyayangkan keberadaan alat pengolah kelapa terpadu, yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat belum difungsikan secara maksimal.
Hal itu diungkapkan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini saat meninjau alat pengolah kelapa terpadu di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu dan Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas, Senin (30/7/2018).
Dikatakan Bupati Wardan, dirinya sengaja melakukan peninjauan tersebut, karena beberapa waktu lalu ia mendapat informasi belum maksimalnya pemanfaatan alat pengolah kelapa terpadu, bantuan dari Kementerian Desa pada tahun 2017 lalu ini.
"Hari ini saya memang memfokuskan ingin memantau dan melihat beberapa peralatan yang sudah disediakan. Tadikan kita melihat yang ada di lokasi Pulau Palas memang sudah lama sekali kita programkan sejak tahun 2014, tapi belum berfungsi dan saya berikan waktu selama satu bulan ini semoga bisa difungsikan. Saya minta kepada camat dan kepala desanya, dipanggil lagi kelompok-kelompok tani yang sudah ditetapkan kemarin. Namun kalau mereka tidak mampu, ganti dengan orang lain ataupun nanti saya pindahkan kepada kecamatan yang memang bisa mengoperasikannya. Karena sayang sekali, alat itu bukan lagi harga sepuluh atau dua puluhan juta mungkin sudah sampai ratusan juta aset yang sudah dikeluarkan tapi tidak berfungsi," tegasnya.
Dijelaskan Bupati Inhil yang dikenal agamis ini, alat-alat tersebut berupa alat pengolahan minyak putih.
"Tapi di Kempas ini ada juga alat untuk pengolahan sabut dan pengolahan tempurung jadi arang. Jadi ke depan alat-alat ini harus difungsikan karena masyarakat merasakan betapa anjloknya harga kelapa. Dengan memaksimalkan ini sudah ada upaya yang kita lakukan. Kalau ini sudah dapat berfungsi dan mendapat hasil yang baik maka akan kita kembangkan ke kecamatan-kecamatan lain sehingga upaya kita untuk memperbaiki dan meningkatkan harga kelapa bisa kita lakukan," harapnya.
Lebih lanjut diterangkan Bupati Wardan, dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan harga kelapa dibutuhkan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"OPD harus saling bahu membahu, tidak bisa hanya satu OPD saja. Disini butuh peran dan kerjasama antara Disperindag, Dinas Koperasi, DPMD, Perkebunan dan OPD lain yang berkaitan," tegasnya.
Terakhir, Bupati Wardan juga berencana akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengoperasian alat-alat pengolahan kelapa terpadu tersebut.(Advertorial)
Hal itu diungkapkan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini saat meninjau alat pengolah kelapa terpadu di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu dan Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas, Senin (30/7/2018).
Dikatakan Bupati Wardan, dirinya sengaja melakukan peninjauan tersebut, karena beberapa waktu lalu ia mendapat informasi belum maksimalnya pemanfaatan alat pengolah kelapa terpadu, bantuan dari Kementerian Desa pada tahun 2017 lalu ini.
"Hari ini saya memang memfokuskan ingin memantau dan melihat beberapa peralatan yang sudah disediakan. Tadikan kita melihat yang ada di lokasi Pulau Palas memang sudah lama sekali kita programkan sejak tahun 2014, tapi belum berfungsi dan saya berikan waktu selama satu bulan ini semoga bisa difungsikan. Saya minta kepada camat dan kepala desanya, dipanggil lagi kelompok-kelompok tani yang sudah ditetapkan kemarin. Namun kalau mereka tidak mampu, ganti dengan orang lain ataupun nanti saya pindahkan kepada kecamatan yang memang bisa mengoperasikannya. Karena sayang sekali, alat itu bukan lagi harga sepuluh atau dua puluhan juta mungkin sudah sampai ratusan juta aset yang sudah dikeluarkan tapi tidak berfungsi," tegasnya.
Dijelaskan Bupati Inhil yang dikenal agamis ini, alat-alat tersebut berupa alat pengolahan minyak putih.
"Tapi di Kempas ini ada juga alat untuk pengolahan sabut dan pengolahan tempurung jadi arang. Jadi ke depan alat-alat ini harus difungsikan karena masyarakat merasakan betapa anjloknya harga kelapa. Dengan memaksimalkan ini sudah ada upaya yang kita lakukan. Kalau ini sudah dapat berfungsi dan mendapat hasil yang baik maka akan kita kembangkan ke kecamatan-kecamatan lain sehingga upaya kita untuk memperbaiki dan meningkatkan harga kelapa bisa kita lakukan," harapnya.
Lebih lanjut diterangkan Bupati Wardan, dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan harga kelapa dibutuhkan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"OPD harus saling bahu membahu, tidak bisa hanya satu OPD saja. Disini butuh peran dan kerjasama antara Disperindag, Dinas Koperasi, DPMD, Perkebunan dan OPD lain yang berkaitan," tegasnya.
Terakhir, Bupati Wardan juga berencana akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengoperasian alat-alat pengolahan kelapa terpadu tersebut.(Advertorial)