LIPO - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau meyakini APBD 2024 tetap mengalami defisit anggaran sebesar Rp570 miliar.
Angka ini muncul setelah dilakukan perhitungan mendalam dan pembahasan menyeluruh terhadap data keuangan daerah.
Defisit anggaran 2024 ini terjadi karena asumsi belanja yang terlalu tinggi dari pendapatan yang sudah ditetapkan sebelumnya, tentunya akan terjadi tunda bayar pada APBD 2024 yang mengakibatkan tergerusnya perencanaan belanja di APBD 2025.
Sebagaimana diketahui APBD Riau 2024 nilai APBD yang disahkan dengan belanjanya Rp11,02 Triliun namun pada kenyataannya target pendapatan tidak tercapai sehingga berpengaruh pada penyusunan APBD Riau 2025 yang sebelumnya sudah diserahkan
Maka disepakati adanya rasionalisasi dari APBD belanja 2024 disepakati bersama Badan Anggaran DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Wakil Ketua DPRD Riau sekaligus anggota Banggar, Budiman Lubis, menjelaskan bahwa upaya menekan angka belanja telah dilakukan secara maksimal. Jika langkah ini tidak dilakukan, defisit anggaran diperkirakan berpotensi membengkak hingga Rp1,3 triliun.
"Setelah semua pembahasan berdasarkan data, angka defisit tidak terelakkan, sebesar Rp570 miliar, itu sudah dilakukan beberapa formulasi,"ujar Budiman Lubis Jumat 22 November 2024.
Ia menambahkan, langkah penghematan di berbagai sektor telah dilakukan untuk meminimalkan defisit ini. Namun, beberapa program strategis yang dianggap penting tetap dipertahankan demi mendukung pembangunan daerah.
“Kami harus mengedepankan skala prioritas tanpa mengorbankan pelayanan publik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas keuangan daerah,” jelasnya.
Banggar DPRD Riau kini tengah merancang solusi jangka panjang untuk menyeimbangkan anggaran. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor-sektor potensial.
Sementara itu, Sekretaris FPKS DPRD Provinsi Riau Abdullah, juga anggota Banggar menyebutkan pandangan-pandangan tajam dari seluruh anggota banggar dimaklumi dalam rangka membuat penyusunan RAPBD 2025 semakin berkualitas.
Diakui Abdullah, banyak faktor yang menyebabkan adanya potensi defisit dan tunda bayar di tahun 2024 ini bisa terjadi.
Namun pihaknya masih melakukan pendalaman agar itu bisa dihindari. Disinggung tentang kondisi keuangan Pemprov Riau tahun-tahun sebelumnya, dia menjawab tidak pernah terjadi.
"Tidak mudah memang. Kita semua masih berusaha, khususnya di satu bulan terakhir ini (agar jangan sampai terjadi tunda bayar). Karena itu kami minta TAPD dan Pj. Gubernur memberikan perhatian serius dalam hal ini. Maka kita berharap agar terus dijaga."ujar Abdullah.(***)