PEKANBARU, LIPO - Belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2026 dipastikan meningkat, terutama setelah pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik penuh waktu maupun paruh waktu.
Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, mengatakan atas kondisi ini mendorong pemerintah daerah dan DPRD Riau untuk melakukan penyesuaian, salah satunya melalui pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
"Peningkatan belanja pegawai tersebut tidak terlepas dari turunnya kapasitas fiskal daerah. Penurunan nilai APBD Riau menyebabkan perubahan kategori APBD dari sebelumnya kategori tinggi menjadi kategori sedang.
“Belanja pegawai bertambah, apalagi dengan pelantikan PPPK penuh waktu dan paruh waktu kemarin dalam APBD 2026. Sebagai solusinya nanti ada pengurangan TPP karena APBD Riau turun sehingga kategorinya juga turun dari tinggi menjadi sedang,” ujar Kaderismanto baru-baru ini.
Menurutnya, pergeseran kategori APBD tersebut berdampak besar terhadap seluruh perhitungan anggaran daerah. Karena tidak hanya berdampak pada TPP aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga berpengaruh terhadap aspek penghasilan lainnya.
“Pergeseran dari kategori tinggi ke sedang itu membuat semua hitungan berubah. Dampaknya tidak hanya ke PNS, tetapi juga ke gaji DPRD, termasuk tunjangan-tunjangan,” jelasnya.*****
GoogleNews
.jpeg)
