PEKANBARU, LIPO - Komisi III DPRD Riau menggelar rapat dengan sejumlah pengusaha yang bergerak di bidang pengolahan CPO (minyak sawit mentah). Kamis, 15 Oktober 2026. Rapat ini membahas soal pajak dan produksi minyak goreng serta minyak kita.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan bahwa pihaknya ingin mengetahui berapa jumlah produksi yang dihasilkan para pengusaha tersebut. Hal ini penting untuk mengaitkan dengan kewajiban pajak yang harus dibayar, baik ke Provinsi Riau maupun ke pemerintah pusat.
"Kita ingin tahu berapa produksi mereka, lalu berapa pajak yang mereka bayar. Selama ini kita lihat potensi pajak kita masih banyak yang hilang," ujar Edi.
Ia menyebut, rasio pajak Indonesia baru sekitar 12 persen, sementara Thailand sudah mencapai 18 persen. Artinya, masih banyak potensi pajak yang belum tergali, termasuk di Riau.
Dalam rapat itu, para pengusaha belum membuka semua data yang diminta. Alasannya, data tersebut belum terbawa. Meski begitu, DPRD akan meminta mereka melengkapi data-data penting, seperti berapa konsumsi bahan bakar minyak, konsumsi air permukaan, alat berat dan kendaraan bermotor yang dipakai dan berapa CPO yang diekspor.
"Semua ini kita data, supaya nanti bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita," kata Edi.
Ia juga menyoroti adanya beberapa perusahaan yang tidak membayar pajak, bahkan nilainya sampai ratusan juta rupiah. Alasannya, perusahaan itu sudah berpindah kepemilikan atau penguasaan. Karena itu, DPRD meminta data tertulis siapa pemegang kekuasaan perusahaan saat ini.
"Kalau memang sudah pindah, kita minta surat pemberitahuan tertulis. Jangan sampai kita salah sasaran," tegasnya.
Menurut Edi, pajak ekspor dan pajak lainnya tidak hanya berdampak pada pendapatan pusat, tetapi juga mempengaruhi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Riau. Karena itu, data CPO yang diekspor juga harus jelas.
"Semua kita evaluasi secara simultan. Kalau ini tertib, Insya Allah APBD kita akan sehat. Kalau ada pelanggaran, tentu akan ada penindakan sesuai tekad Gubernur Riau," ujar politisi Gerindra ini.
Rapat ini akan dilanjutkan dengan memanggil kembali para pengusaha tersebut. Karena beberapa pengusaha tidak hadir dengan alasan teknis dan jadwal yang bentrok.
"Yang datang nanti kita panggil lagi. Kita akan kirim undangan resmi dengan waktu yang jelas," pungkasnya.*****