PEKANBARU, LIPO - DPRD Riau mengkritik penanganan masyarakat yang terpapar ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) akibat asap Karhutla dari pemerintah Riau.
DPRD Riau menilai pemerintah provinsi belum mengambil langkah konkret untuk menangani dampak asap, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan orang tua.
Sekretaris Komisi I DPRD Riau yang juga anggota Fraksi PKS DPRD Riau, Amal Fathullah, mengapresiasi Pemerintah Kota yang sudah memberikan masker gratis. Namun, ia menegaskan bahwa langkah Pemerintah Riau belum terlihat dalam menangani warga yang terdampak asap.
"Kita berharap ada langkah konkret terkait penanganan dampak ISPA, seperti ruangan oksigen dan masker yang disediakan untuk menangani korban ISPA. Ini tentu harus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan," ujar Amal.
Amal mengaku sampai saat ini belum melihat secara konkret pemerintah mengumpulkan instansi-instansi terkait untuk mengambil langkah penanganan masyarakat yang terkena ISPA.
"Langkah pemerintah harus memberikan solusi nyata. Kita juga perlu mencontoh daerah yang sudah melakukan penanganan ISPA dengan baik," tambahnya.
Seperti diberitakan berdasarkan laporan yang diterima Dinas Kesehatan (Diskes) Riau, hingga saat ini total sudah ada 27.250 masyarakat Riau terpapar ISPA yang berasal dari 12 kabupaten/kota di Riau.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli, mengatakan dari jumlah tersebut Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus tertinggi yaitu 7.434 kasus. Disusul Kabupaten Kampar 3.629 kasus, Bengkalis 2.964 kasus.
“Kemudian Kota Dumai 2.887 kasus, Siak 2.806 kasus, Pelalawan 2.555 kasus, Kuansing 1.297 kasus, Indragiri Hulu 1.235 kasus, Kepulauan Meranti 1.188 kasus, Rokan Hulu 908 kasus, Rokan Hilir 205 kasus dan Indragiri Hilir 79 kasus,” katanya.*****