Kamis, 04 Juni 2020
Follow:
 
Yasonna Dinilai Curi Kesempatan Bebaskan Koruptor Saat Wabah Corona

elpi | Hukrim
Sabtu, 04/04/2020 | 07:13:01 WIB
JAKARTA, LIPO - Yasonna Laoly dinilai mencuri kesempatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19) untuk membebaskan napi koruptor. Hal itu disampaikan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari.

Feri mengatakan, jumlah narapidana korupsi tidak banyak. Sehingga tidak tepat jika membebaskan para koruptor dengan alasan lembaga pemasyarakatan (lapas) kelebihan kapasitas.

"Agak aneh ya, seperti mencuri kesempatan di tengah bencana ya. Misalnya alasan overcapacity, lalu perlu napi koruptor dibebaskan cepat. Pernyataan itu tidak tepat," kata Feri, Jumat (3/4/2020).

Seharusnya, kata Feri, napi korupsi cukup mendapat perhatian khusus di dalam lapas. Misalnya, tidak boleh mendapat kunjungan selama pandemi.

"Kan harusnya lapas memberikan aturan jelas dan tegas untuk tidak mengunjungi sementara napi di lapas agar mereka tidak terkena virus corona. Sambil dipenuhi hak asasi mereka," ucap dia.

Menurut Feri, hanya dua jenis narapidana yang layak mendapat pembebasan di tengah corona, yakni napi narkotika dan napi tindak pidana ringan. Jumlah kedua jenis napi ini disebut yang paling banyak menyesaki lapas.

Feri berkata banyaknya napi narkotika di lapas karena sistem hukum Indonesia sering memenjarakan pecandu, bukan merehabilitasintya. Sistem hukum Indonesia juga sering memenjarakan pencuri kecil-kecilan dengan hukuman bertahun-tahun.

"Sebenarnya alasan-alasan yang dikemukakan Pak Menteri tidak masuk akal dan tidak sesuai apa yang terjadi di lapas. Ini lebih mirip sebagai upaya untuk memberi privilege kepada terpidana korupsi yang semestinya tidak boleh terjadi," ujarnya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly memutuskan untuk melepas sekitar 30 ribu orang narapidana guna mencegah penularan virus corona (Covid-19) di lapas. Beberapa di antaranya adalah napi korupsi kasus besar, seperti Setya Novanto, Fredrich Yunadi, dan Suryadharma Ali.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya bahka menyebut Yasonna sudah empat kali mencoba membebaskan napi korupsi melalui PP yang ada. Peneliti ICW Donal Fariz menyatakan revisi PP tersebut merupakan agenda lama yang terus diupayakan Yasonna guna memberikan keringanan terhadap narapidana korupsi.

"Karena kalau corona alasannya, wacana yang disampaikan oleh Yasonna untuk merevisi ini adalah wacana lama," kata Donal dalam video teleconference, Kamis (2/4).

Berdasarkan catatan ICW, Donal menuturkan bahwa sejak 2015-2019 Yasonna telah berupaya melakukan revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 sebanyak empat kali.

"Jadi, kalau kita melihat ini adalah kerjaan atau agenda lama yang tertunda. Sehingga, corona hanya justifikasi atau alasan saja," simpul Donal.

Berdasarkan hal di atas, Donal meminta agar Presiden Joko Widodo menolak usul Yasonna karena pembebasan narapidana korupsi tidak memiliki hubungan dengan wabah virus corona (Covid-19).

Lagi pula, lanjut dia, jika ingin mengantisipasi penularan virus corona di Lapas atau Rutan, lebih baik Yasonna fokus terhadap tindak pidana lain seperti narkoba yang tahanannya jauh lebih banyak daripada tindak pidana korupsi.

"Kami mendesak Presiden Jokowi dan termasuk Menko Polhukam Prof Mahfud MD untuk menolak wacana revisi PP 99/ 2012 ini," tandasnya.(lipo*3/cnn.indonesia)





Berita Lainnya :
 
  • Pemkab Siak Persiapkan Penerapan New Normal
  • Laka Lantas di Traffic Light, 2 Pengendara Sepeda Motor Dilarikan ke RSUD Puri Husada
  • 3 Pasien Positif Covid-19 di Riau Kembali Dinyatakan Sembuh, Tingkat Kesembuhan Diangka 83%
  • Disaat dr.Fahdiansya Sibuk Cari Dukungan & Pasangan, Indra Putra Kembali Terlihat Merapat ke PKB
  • Kades Bukit Petaling Selurkan BLT Kepada 99 KK Terdampak Covid-19 Tepat Sasaran
  • Kejati Riau Terus Usut Dugaan Belanja Jasa Publikasi Sekwan DPRD Riau
  • Ketua PKB Kuansing Ingatkan dr.Fahdiansya Tak Mudah Ganti Pasangan, Kecuali dari Kader Partai
  • Forkopimda Inhu Gelar Sosialisasi Prosedur Standar New Normal Ditempat Fasilitas Umum
  • Pekanbaru Butuh 2.000 Alat Rapid Test
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index