Bengkalis, LIPO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, Provinsi Riau, meminta pimpinan struktur organisasi perangkat daerah (SOPD), meningkatkan pengawasan terhadap pegawai bawahan pada masing-masing instansi.
"Saya meminta semua kepala SOPD untuk dapat meningkatkan fungsi pengawasan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai honorer, mulai dari displin, kinerja dan keterlibatan terhadap narkoba," ujar Bupati Bengkalis, Amril Mukminin di Bengkalis, Rabu.
Menurutnya, saat ini ASN maupun honorer di lingkungan Pemkab Bengkalis banyak yang terlibat kasus narkoba, bahkan sudah menjadi bagian dari sindikat narkoba.
"Salah satunya kasus yang terjadi baru-baru ini terhadap penangkapan salah seorang pegawai honorer pada Dinas Damkar Bengkalis yang ditangkap oleh Polres Siak dengan barang bukti yang cukup besar," kata Bupati.
Ditegaskannya, bagi ASN maupun tenaga honorer yang terlibat narkoba akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku tanpa pengecualian.
"Sanksinya tentu pemecatan dan atas kejadian tersebut tentu akan mencoreng citra pemerintah daerah," tegas Bupati.
Ditambahkan, dengan adanya pengawasan secara teratur tentu dapat meningkatkan kedisiplinan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip kinerja aparatur pemerintah.
"Mari kita tingkatkan pengawasan dan optimalkan kinerja, dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.(lipo*3/ant)
"Saya meminta semua kepala SOPD untuk dapat meningkatkan fungsi pengawasan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai honorer, mulai dari displin, kinerja dan keterlibatan terhadap narkoba," ujar Bupati Bengkalis, Amril Mukminin di Bengkalis, Rabu.
Menurutnya, saat ini ASN maupun honorer di lingkungan Pemkab Bengkalis banyak yang terlibat kasus narkoba, bahkan sudah menjadi bagian dari sindikat narkoba.
"Salah satunya kasus yang terjadi baru-baru ini terhadap penangkapan salah seorang pegawai honorer pada Dinas Damkar Bengkalis yang ditangkap oleh Polres Siak dengan barang bukti yang cukup besar," kata Bupati.
Ditegaskannya, bagi ASN maupun tenaga honorer yang terlibat narkoba akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku tanpa pengecualian.
"Sanksinya tentu pemecatan dan atas kejadian tersebut tentu akan mencoreng citra pemerintah daerah," tegas Bupati.
Ditambahkan, dengan adanya pengawasan secara teratur tentu dapat meningkatkan kedisiplinan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip kinerja aparatur pemerintah.
"Mari kita tingkatkan pengawasan dan optimalkan kinerja, dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.(lipo*3/ant)
GoogleNews
_copy_625x416.jpg)