BENGKALIS, LIPO - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bengkalis mengaku telah kehabisan anggaran untuk operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) untuk tahun 2019 ini.
Alokasi anggaran yang sudah disiapkan setahun melalui APBD 2019 lebih kurang Rp145 juta, sudah direalisasikan ketika terjadi Karhutla pada Januari hingga Juni 2019 lalu.
Sebagai salah satu tim pengendalian Karhutla garda terdepan, Damkar melaksanakan pekerjaan diluar tugas pokok itu, ternyata tidak tergabung pada satuan tugas (Satgas) pengendalian Karhutla yang sama sekali seluruh petugas Damkar di lapangan tidak didukung oleh anggaran darurat dengan dikucurkan oleh pemerintah daerah.
"Ya seluruh anggaran operasional khusus pengendalian Karhutla sudah habis digunakan ketika terjadi kebakaran pada Januari hingga Juni lalu yang terjadi bahkan ada yang 40 hari lebih. Kita ajukan lagi di perubahan APBD 2019 ini semoga tidak ada masalah,"kata Kepala Dinas Damkar Bengkalis, Djamaluddin kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis 25 Juli 2019 petang kemarin.
Masih kata Djamaludin, untuk anggaran operasional sebelumnya yang telah habis direalisasikan adalah untuk operasional petugas Damkar di Kecamatan Mandau sebesar Rp30 juta, petugas damkar Kecamatan Pinggir Rp30 juta, petugas damkar Kecamatan Bengkalis dan Bantan Rp30 juta dan untuk Kecamatan Rupat dan Rupat Utara Rp25 juta.
"Jika tidak ada anggaran operasional khusus itu, petugas tetap akan melaksanakan tugas seperti biasa di lapangan sesuai dengan tugas pokok, yakni jika terjadi kebakaran rumah. Memang tidak ada anggaran operasional atau uang jalan dan transportasi. Berbeda dengan pemadaman Karhutla , itu sudah di luar tugas pokok Damkar jadi harus ada anggaran operasionalnya dan disiapkan setiap kecamatan secara tersendiri,"ungkapnya lagi.
Ketika disinggung adanya dana tanggap darurat yang dikucurkan oleh Pemkab Bengkalis, tidak ada disalurkan ke petugas Damkar. Meskipun respon pertama jika terjadi Karlahut dan tiba ke lokasi adalah Damkar. Selain seluruh anggota tidak dapat tambahan anggaran tanggap darurat, petugas Damkar sama sekali tidak pernah bergabung dalam Satgas pengendalian Karhutla.
"Kita tidak dapat anggaran khusus tanggap darurat itu. Karena kami memang tidak masuk dalam Tim Satgas. Tidak masuk dalam Satgas dan Damkar tidak dilibatkan mungkin sudah ada acuannya dari pusat. Di daerah lain Damkar masih bergabung dengan BPBD, berbeda dengan Kabupaten Bengkalis, Damkar merupakan perangkat daerah sendiri dan BPBD juga sendiri,"pungkasnya.(lipo*3/r24)
Alokasi anggaran yang sudah disiapkan setahun melalui APBD 2019 lebih kurang Rp145 juta, sudah direalisasikan ketika terjadi Karhutla pada Januari hingga Juni 2019 lalu.
Sebagai salah satu tim pengendalian Karhutla garda terdepan, Damkar melaksanakan pekerjaan diluar tugas pokok itu, ternyata tidak tergabung pada satuan tugas (Satgas) pengendalian Karhutla yang sama sekali seluruh petugas Damkar di lapangan tidak didukung oleh anggaran darurat dengan dikucurkan oleh pemerintah daerah.
"Ya seluruh anggaran operasional khusus pengendalian Karhutla sudah habis digunakan ketika terjadi kebakaran pada Januari hingga Juni lalu yang terjadi bahkan ada yang 40 hari lebih. Kita ajukan lagi di perubahan APBD 2019 ini semoga tidak ada masalah,"kata Kepala Dinas Damkar Bengkalis, Djamaluddin kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis 25 Juli 2019 petang kemarin.
Masih kata Djamaludin, untuk anggaran operasional sebelumnya yang telah habis direalisasikan adalah untuk operasional petugas Damkar di Kecamatan Mandau sebesar Rp30 juta, petugas damkar Kecamatan Pinggir Rp30 juta, petugas damkar Kecamatan Bengkalis dan Bantan Rp30 juta dan untuk Kecamatan Rupat dan Rupat Utara Rp25 juta.
"Jika tidak ada anggaran operasional khusus itu, petugas tetap akan melaksanakan tugas seperti biasa di lapangan sesuai dengan tugas pokok, yakni jika terjadi kebakaran rumah. Memang tidak ada anggaran operasional atau uang jalan dan transportasi. Berbeda dengan pemadaman Karhutla , itu sudah di luar tugas pokok Damkar jadi harus ada anggaran operasionalnya dan disiapkan setiap kecamatan secara tersendiri,"ungkapnya lagi.
Ketika disinggung adanya dana tanggap darurat yang dikucurkan oleh Pemkab Bengkalis, tidak ada disalurkan ke petugas Damkar. Meskipun respon pertama jika terjadi Karlahut dan tiba ke lokasi adalah Damkar. Selain seluruh anggota tidak dapat tambahan anggaran tanggap darurat, petugas Damkar sama sekali tidak pernah bergabung dalam Satgas pengendalian Karhutla.
"Kita tidak dapat anggaran khusus tanggap darurat itu. Karena kami memang tidak masuk dalam Tim Satgas. Tidak masuk dalam Satgas dan Damkar tidak dilibatkan mungkin sudah ada acuannya dari pusat. Di daerah lain Damkar masih bergabung dengan BPBD, berbeda dengan Kabupaten Bengkalis, Damkar merupakan perangkat daerah sendiri dan BPBD juga sendiri,"pungkasnya.(lipo*3/r24)
GoogleNews
