Politisi PPP Kritisi Dana Covid-19 di Inhu, Rp 90,2 Milyar Dinilai Kebesaran

RENGAT, LIPO - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharto, mengkritisi anggaran percepatan penanganan Covid-19 yang dianggarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) sebesar Rp 90,2 Miliar. Anggran tersebut dinilai terlalu besar.

Suharto berpendapat, sebaiknya besaran anggaran penanganan covid-19 disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan. Alasannya, untuk saat ini di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) jumlah Orang Dalam Pantauan (ODP) masih sedikit, serta belum adanya  Pasien Dalam Pantauan (PDP). 

"Bila dibandingkan dengan kabupaten Pelalawan yang warganya sudah ada yang positif corona dan berbatasan langsung dengan zona merah Pekan Baru, anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Inhu sebesar Rp 90,2 miliar jelas sangat kebesaran. Karena Pelalawan saja hanya menganggarkan sebesar Rp 63 miliar," jelas Suharto beralasan.

Dijelaskan Suharto, saat ini status ODP di Inhu mempunyai kencendrungannya menurun, sedangkan untuk status PDP belum ada. Pertimbangan yang lain, beberapa pihak swasta juga telah memberikan sumbangan. Namun, Suharto tidak merinci berapa sumbangan yang telah terkumpul dari pihak swasta tersebut. 

"Karena sudah ada anggaran awal sebesar Rp 5,2 miliar ditambah lagi sudah banyaknya partisipasi perusahaan dalam memutus penularan covid-19 di Inhu, menurut saya tidak perlu lagilah penambahan anggaran hingga sebesar Rp 90,2 miliar, itu terlalu berlebihan. Lebih baik anggaran nya disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan secara bertahap," ungkapnya lagi.

Ditegaskannya, saat ini pihaknya (DPRD Inhu) belum mengetahui secara riil berapa sebenarnya kebutuhan anggaran percepatan penanganan covid-19 sesuai kebutuhan yang akan dihadapi dilapangan. Seperti, kebutuhan APD bagi tenaga medis, kebutuhan insentif bagi tenaga medis dan kebutuhan lainya bagi gugus tugas kesehatan.

"Bagaimana kami bisa tau berapa anggaran yang dibutuhkan Dinas Kesehatan sebagai  gugus tugas kesehatan covid-19, termasuk berapa APD yang dibutuhkan dan lainya karena hingga saat ini sebagai mitra kerja Komisi IV, Dinas Kesehatan Inhu tidak pernah berkoordinasi. Bahkan Hp Kadis nya pun tiidak pernah diangkat waktu saya hubungi," jelasnya. (lipo*15)