Minggu, 25 Oktober 2020
Follow:
 
Refly Dalilkan Ambang Batas Presiden Bertentangan Konstitusi

elpi | Politik
Selasa, 22/09/2020 | 06:07:50 WIB
Ekonom Rizal Ramli bersama kuasa hukumnya Refly Harun (kanan) menunjukkan berkas gugatan di MK.

TERKAIT:
 
 
JAKARTA, LIPO - Ekonom senior Rizal Ramli meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan ambang batas presiden (presidential threshold) karena menghilangkan hak konstitusional sejumlah partai politik yang ingin mengusung pasangan calon dalam pemilu.

Kuasa hukum Rizal Ramli, Refly Harun, dalam sidang pendahuluan uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang digelar secara virtual, Senin (21/9), mengatakan, sejumlah partai baru peserta Pemilu 2019 tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena belum memiliki suara atau kursi di Senayan.

Padahal Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum", menurut Refly, memberikan hak konstitusional kepada seluruh partai politik untuk mengusung calon.

Refly menjelaaskan, apabila aturan terkait ambang batas presiden tetap ada, penghilangan hak konstitusional partai politik terus berulang setiap penyelenggaraan pemilu.

"Jadi permohonan ini bukan menurunkan ambang batas presiden, tetapi menghilangkan ambang batas presiden sama sekali karena kami berdalil bahwa ambang batas presiden bertentangan dengan sejumlah pasal dalam konstitusi," tutur Refly.

Untuk mengubah pandangan MK, Refly mendalilkan semestinya persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden termasuk close legal policy karena UUD 1945 telah mengatur mengenai pembatasan atau syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Selain itu, Refly mendalilkan pentingnya penghapusan ambang batas presiden karena aturan itu merupakan upaya terselubung partai-partai besar untuk menghilangkan penantang dalam kontestasi lima tahunan.

Ambang batas presiden, kata dia, menutup ruang dilaksanakannya putaran kedua, misalnya terjadi dalam Pemilu 2019 yang menghadirkan hanya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.(lipo*3/rol)




Berita Lainnya :
 
  • Dukung Pariwisata Bahari, PUPR Riau Akan Bantu Ajukan APBN untuk Perbaikan Jalan di Pulau Rupat
  • Agresif & Tegas! Kapolda Riau: Polda Riau Kembali Berhasil Ungkap 36 Kg Sabu & Amankan 5 Tersangka
  • Rekor Baru Lagi! Hari ini di Riau Kasus Corona Melonjak, Bertambah 380 Positif
  • Polisi Amankan Dua Pelaku Diduga Pengedar Sabu di Sungai Mandau
  • DPAD Inhil Tampilkan Anak Berbakat Mendongeng di Taman Cerita GGTv
  • Ketum PP GP Ansor: Mulut Penghasut Seperti Sugi Layak Dibungkam, Masih Banyak Berkeliaran
  • Tersandung Kasus Dugaan Ujaran Kebencian, Gus Nur Ditangkap Polisi
  • Gubernur Apresiasi Guru di Riau Buat Aplikasi 'Bantu Guru'
  • Oknum Perwira Diamankan Terkait Penangkapan Sabu 16 kg
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2020 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index