LIPO - Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR RI mengundang Gubernur Riau untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat, pada Selasa (9/1/2021) mendatang. Adapun topik yang akan dibahas adalah, membicarakan progres peralihan Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina.
Dalam surat undangan tersebut, sejumlah pihak diundang diantaranya Lembaga Adat Melayu Riau, Kepala SKK Migas, Dirut Pertamina, Dirut PGN dan Presdir Chevron. Namun undangan tersebut tidak mengundang DPRD Riau.
Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Riau, Abdul Wahid saat ditanyakan hal tersebut mengatakan, bahwa jika dipandang perlu DPRD Riau dipersilahkan untuk menghadiri pertemuan tersebut.
"Kalau mau datang tak apa-apa, saya kasih info. Ini kan karena protokol covid, diminimalisir. Kita serahkan ke gubernur untuk membawa siapa-siapa saja," kata Wahid.
Ketua PKB Riau ini mengatakan, memang DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah dianggap sangat perlu dan penting dibawa untuk hadir.
"Panja ini kan mau minta masukan. Jangan nanti disebut daerah tak dibawa-bawa kan. Tak ditanya-tanya. Jadi menurut kami DPRD juga penting," jelasnya lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin suuzon atau berburuk sangka, dan berpendapat bahwa hal tersebut bukan karena ingin meninggalkan DPRD, namun karena kealfaan dalam penulisan undangan.
"Kita sudah komunikasi dengan beberapa orang anggota komisi VII termasuk pak Abdul Wahid, dan sambutannya wellcome. Dan karena ini berbicara Riau, diundang maupun tidak, saya tetap hadir tanggal 9 Januari itu. Karena ini berbicara Blok Rokan, kita menjalankan tanggungjawab. Persoalan nanti kita diterima masuk atau tidak, itu hak komisi VII lah," cakapnya.
"Ini bukan persoalan undang tak undang. Tapi ini persoalan ada momentum resmi bagaimana membahwa Blok Rokan ke depan, kami secara institusi, representasi masyarakat, sebisa mungkin kami berjuang," tukasnya. (*1/***)
GoogleNews
.jpg)
