PAN Sodorkan Calon Menteri

Presiden Jokowi Dikabarkan akan Melaksanakan Reshuffle Kabinet pada Oktober

Presiden Jokowi Dikabarkan akan Melaksanakan Reshuffle Kabinet pada Oktober
Presiden Jokowi/int
JAKARTA, LIPO - Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali berembus. Reshuffle kali ini disebut untuk mengkomodasi bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke barisan koalisi dan mengganti menteri-menteri yang performanya kurang baik.

Di tengah isu reshuffle, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa dirinya mengusulkan Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir untuk bisa masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Zulkifli mengaku pernah menyampaikan hal tersebut langsung kepada Presiden Jokowi dalam sebuah pertemuan.

"Memang pernah satu pertemuan saya menyampaikan karena ada Dewan Kehormatan PAN namanya mas Tris (Soetrisno Bachir) itu dulu tim sukses Pak Jokowi, dulu ketua KEIN (Ketua Ekonomi dan Industri Nasional). Kalau memungkinkan saya memang nitip gitu, apa saja (posisinya)," kata Zulkifli dalam wawancaranya dengan Karni Ilyas di kanal Youtube-nya, Senin (13/9).

Dalam wawancara tersebut, awalnya Zulkifli mengaku belum ada pembicaraan soal posisi menteri saat PAN memutuskan bergabung dengan pemerintah. Dia juga mengaku tidak menyodor-nyodorkan kadernya agar bisa duduk di pemerintahan. Namun saat ditanya posisi menteri apa yang diinginkan oleh PAN, Zulkifli justru menyinggung nama Soetrisno Bachir.

Soetrisno Bachir saat ini menjabat sebagai Dewan Kehormatan PAN. Dia menggantikan posisi Amien Rais yang memutuskan membentuk partai baru, Partai Ummat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menanggapi soal isu reshuffle kabinet. Dia menjawab soal namanya yang diisukan menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Reshuffle itu memang hak prerogatif presiden yang kita harus hormati, tapi tidak terlintas sedikit pun di pikiran saya untuk kemudian menjadi menko polhukam," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9).

Dasco mengatakan, tanggung jawabnya sebagai pimpinan DPR sudah berat. Saat ini dia hanya fokus menjalankan amanah sebagai pimpinan DPR.

"Terutama pada saat-saat berat ini bagaimana mengimbangi pemerintah dalam penanganan lonjakan Covid yang kita belum tahu juga sampai kapan selesainya," ucapnya.

Ketua Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, menyebut dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan kembali merombak kabinet pemerintahannya.  "Informasi yang kita dapat di Oktober ini ada reshuffle besar-besaran," kata Immanuel kepada Republika, Senin (13/9).

Menanggapi soal kemunculan nama Soetrisno Bachir, Immanuel mengatakan bahwa Presiden Jokowi prinsipnya mempersilakan seluruh anak bangsa untuk bergabung. "Beliau ini kan senang sekali mengajak komponen bangsa ini untuk saling berjibaku membangun bangsanya. Artinya ini bukan kerja Jokowi sendiri tapi ini kerja-kerja kebangsaan, makanya ada visi misi Jokowi berkaitan dengan Indonesia maju itu sendiri," tuturnya.

Adapun terkait Gerindra, menurut Immanuel, sulit bagi partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu menambah kursi di kabinet. Lagi pula, ia menambahkan, Dasco lebih cocok di parlemen. Hal tersebut penting untuk mengontrol kebijakan pemerintah.

"Jadi berkaitan isu Gerindra menambah satu kursi lagi hoaks, kemudian berkaitan dengan bang Dasco diisukan jadi menteri itu lebih hoaks lagi. Jadi yang memungkinkan adalah Pak Dasco di parlemen lebih mudah untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah," ungkapnya.

Arus Survei Indonesia (ASI) pekan lalu merilis hasil survei terkait kinerja pemerintah selama penanganan Covid-19. Salah satu hasilnya adalah masyarakat menilai ada empat menteri yang layak diganti atau di-reshuffle oleh Presiden Jokowi saat ini.

"Kementerian bidang ekonomi paling tinggi direkomendasikan responden sebanyak 38 persen. Kemudian, Kementerian bidang Politik Hukum dan Keamanan 29 persen," ujar Direktur Eksekutif ASI, Ali Rif'an dalam rilis daring, Rabu (8/9).

Selanjutnya, Kementerian bidang Maritim dan Investasi (13 persen) dan Kementerian bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (11 persen). Sisanya, sembilan persen responden menyatakan tidak tahu tidak jawab.

"Ini rekomendasi publik, tapi kita tidak tahu karena ini ukuran kinerja dari publik. Pasti kalau Presiden punya kinerja sendiri dalam mengukur kinerja para menterimya," ujar Ali.(lipo*3/rol)

Ikuti LIPO Online di GoogleNews

Berita Lainnya

Index