PEKANBARU, LIPO - PPUMI yang merupakan organisasi pemberdayaan perempuan yang memiliki konsen terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Sejalan dengan visi PPUMI ini, Bank Riau Kepri juga memiliki komitmen untuk melakukan penguatan dan pemberdayaan UMKM dengan terget pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau terus meningkat.
Hal itu disampaikan Direktur Utama Bank Riau Kepri Andi Buchari pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) yang dibuka langsung oleh Gubernur Riau, Syamsuar selaku Ketua Dewan Pembina PPUMI Riau di Ballroom Menara Dang Merdu, Selasa (25/01/2022).
Dikatakan Andi pada sambutannya, UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam struktur perekonomian nasional. Untuk itu Bank Riau Kepri terus berupaya meningkatkan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau sekaligus meningkatkan jumlah wirausaha yang secara mandiri akan dapat meningkatkan ekonomi keluarga.
"Jumlah UMKM di Indonesia tidak kurang dari 60 juta pelaku UKM, dari jumlah itu 90 persen lebih pelaku UMKM. Dari jumlah tersebut, sebagian besar pelakunya adalah ibu-ibu, ini sangat menarik karena dengan begitu secara prinsip dapat menopang ekonomi keluarga," kata Andi Buchari.
Menurut Andi, sebagian besar UMKM di Indonesia terkategori belum bankable atau belum layak mendapatkan akses dari perbankan. Walaupun sebagian besar sudah feasible, perlu dilakukan langkah-langkah untuk bisa meningkatkan kapasitas bagi para pelaku UMKM agar lebih banyak lagi yang masuk kategori bankable.
"Kami Bank Riau Kepri juga konsen dengan hal itu, dan kami juga mendukung kegiatan seperti ini yang merupakan bagian penting bagi upaya kita bersama dalam meningkatkan jumlah pelaku usaha UMKM. Sesuai dengan tema kita dalam acara ini, yaitu bagaimana meningkatkan finansial litersi atau melek finansial agar terhindar dari investasi atau pihak yang ingin memanfaatkan itu," kata Andi Buchari.
Sebagai informasi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah disalurkan oleh Bank Riau Kepri pada tahun 2021 mencapai nilai Rp 700 miliar. Dan angka ini di atas porsi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp600 miliar.
"Pada tahun ini, kami berharap bisa menyalurkan mencapai Rp1 triliun yang harapan kita kedepannya bisa kita alihkan ke skema syariah. Dengan angka itu kita berharap banyak lagi pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Riau Kepri. Jumlah pemanfaat KUR BRK mencapai 31 ribu nasabah. Ini juga akan terus kita tingkatkan," kata Dirut BRK.
Selanjutnya, kata Andi, dalam satu bulan terakhir ini, Bank Riau Kepri sudah mendapat izin dari OJK untuk membuka 3 Kedai Syariah yakni di Tenayan Raya, Kubu dan Bantan. "Alhamdulillah, ini sesuatu yang patut kita syukuri karena ini sesuatu yang sejalan dengan proses konversi Bank Riau Kepri menjadi Syariah," kata Andi yang optimis dapat meningkatkan aksesbilitas pelaku UMKM melalui jaringan kantor Bank Riau Kepri.
Dukungan Bank Riau Kepri terhadap PPUMI ini juga diakui oleh Ketua Umum Pusat PPUMI Munifah Syafwani. "Kami sangat mengapresiasi Bank Riau Kepri yang sudah memberikan dukungan kepada program PPUMI baik di wilayah hingga ke pusat," kata Munifah dalam sambutannya melalui virtual.
Diakui Munifah, PPUMI Riau telah bergerak cepat diantara PPUMI daerah lainnya yang ada di Indonesia "Ketika provinsi - provinsi yang lain belum memiliki produk, Riau sudah memiliki produknya. Untuk itu, ini merupakan suatu kemajuan yang harus diapresiasi," kata Munifah.
Ia juga mengungkapkan bahwa PPUMI dideklarasikan pada 28 Oktober 2021, bahwa organisasi ini harapannya menjadi organisasi aplikatif bukan organisasi normatif. "PPUMI ini diharapkan menjadi organisasi aplikatif yang bisa membantu pemerintah dan masyarakat setempat," ungkapnya.
Oleh karena itu, program utama dari PPUMI ini pihaknya sudah melaksanakan deklarasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM, PPUMI Finance dan juga PPUMI March. "PPUMI Finance dan PPUMI March ini merupakan program - program unggulan yang nantinya dilaksanakan di daerah," imbuh Munifah.
Rakerda PPUMI Riau dengan tema Waspada Investasi dan Business Matching ini juga dihadiri oleh Ketua OJK Riau, Muhammad Luthfi. Dalam sambutannya, OJK mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap penawaran investasi dan pinjaman online ilegal.
"Kita harus waspada terhadap penawaran investasi yang menjanjikan imbal hasil yang tidak wajar. OJK merupakan lembaga independen yang berperan menyelenggarakan sistem dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang mempunyai fungsi dan tugas pengawasan, pengaturan dan perlindungan konsumen," kata Lutfhi.
Lutfi mengungkapkan, dalam hal perlindungan konsumen, Undang - Undang mengamanatkan OJK agar melakukan tindakan prefemtif seperti melakukan edukasi keuangan kepada seluruh kalangan masyarakat.
"Termasuk kepada pelaku UMKM seperti hari ini terkait produk dari sektor jasa keuangan produk perbankan, pasar modal, asuransi dan pegadaian," ungkapnya.
Gubernur Riau, Syamsuar juga menuturkan bahwa pihaknya yakin dan percaya bahwa PPUMI dan para perempuan ini bisa membantu perkembangan UMKM di Provinsi Riau.
"Walaupun PPUMI Riau ini lahirnya baru bulan Oktober, kami yakin dan percaya jika yang bergerak ibu - ibu ini pasti kerjanya cepat dan pintar berusaha yang kita harapkan ini bisa jadi lokomotif UMKM di Provinsi Riau ini," tuturnya. (*1/rls)
GoogleNews
