Minggu, 3 Juli 2022
Follow:
 
Gubri Minta Bupati/Walikota Bentuk Gugus Tugas Kawal Harga TBS Sawit

elpi | Ekonomi
Kamis, 16/06/2022 | 09:06:58 WIB
TBS (ilustrasi)/int
TERKAIT:
   
 
PEKANBARU, LIPO - Sebagai bentuk kepedulian terhadap pekebun kelapa sawit, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menerbitkan surat yang ditujukan kepada bupati dan wali kota di Provinsi Riau untuk membentuk Gugus Tugas Monitoring Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun. 

Hal itu sesuai Surat Gubernur Riau tentang Pengawalan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Nomor: 526/DISBUN/1440 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani Gubernur Riau, Syamsuar.

Surat tersebut diterbitkan menindaklanjuti arahan Menko Bidang Kemaritiman dan Invastasi dalam Rakor Progres Kebijakan Minyak Goreng Curah Rakyat yang dilaksanakan tanggal 7 Juni 2022.

Serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 112/KB.120/M/6/2022 tentang Pengawalan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produki Pekebun tanggal 9 Juni 2022.

Ada empat poin penting yang harus dilakukan oleh bupati dan walikota di Provinsi Riau dalam surat tersebut. 

Pertama, dalam rangka Pengawalan harga TBS produksi pekebun, Kementerian Pertanian telah membentuk Gugus Tugas Monitoring Harga Pembelian TBS Produksi Pekebun, termasuk melibatkan Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Provisi dan Kabupaten/Kota. 

Gugus Tugas tersebut memiliki fungsi antara lain :

a. Melaksanakan pengawalan harga pembelian TBS pekebun. 
b. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap percepatan penyerapan/pembelian TBS pekebun oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS). 
c. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2018.
d. Melaksanakan pembinaan perizinan berusaha perusahaan perkebunan yang memiliki PKS. 

Kedua, mendorong percepatan ekspor Crude Palm Oil (CPO) untuk pencapaian harga TBS produki pekebun diatas Rp. 3.000 per kg.

Ketiga, mempercepat pembentukan/penguatan kelembagaan pekebun dan fasilitas kemitraan/kerjasama kelembagaan pekebun dengan PKS sesuai Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020.

Keempat, mendorong PKS yang terintegrasi dengan industri hilir minyak goreng untuk mendaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) di https://simirah.kemenperin.go.id/ dari Kementerian Perindustrian.(rls)



Berita Lainnya :
 
  • Ratusan Anak Riau Lulus Masuk Bintara Polri, 11 Calon Taruna Akpol Masih Harus Berkompetisi di Semarang
  • Kejuaraan Menembak Jaksa Agung Berjalan Sukses, Ini Juaranya
  • Bikin Ibu-ibu Berteriak, Harga Cabai di Pekanbaru Riau Masih Bertahan di Harga Rp140 Ribu Per Kilo
  • Dituding Lari dari Tanggungjawab, Plt Bupati Kuansing: Guru PPPK Jangan Dipolitisasi
  • Lowongan CPNS 2022 Segera Dibuka, Mahfud: Diprioritaskan untuk Guru
  • Oknum Pejabat Diduga Babat Hutan Lindung, Gubri Minta Diusut Tuntas
  • Hadiri GSSB di Masjid Raya Arrahman, Wagubri : Pemimpin Akan Bertanggungjawab Atas Kepemimpinannya
  • Ikuti PeSONas Tahun 2022, Kadispora Riau Resmi Lepas 157 Kontingen SOIna
  • DPRD Riau Kawal Peralihan Guru Honorer ke PPPK
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2021 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index