LIPO - Persoalan jalan rusak akan menjadi "Pekerjaan Rumah" bagi Pemerintah Provinsi Riau pada 2023. Pasalnya, dari 2.799,81 Km jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Riau, 1.035,75 Km masih dalam kondisi rusak.
Bila dipresentasikan, artinya hanya 63,01 persen jalan dalam kondisi baik, sementara yang masih rusak 36,99 persen. Jalan Provinsi tersebut tersebar di 12 Kabupaten/kota.
Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, mengaku persoalan infrastruktur jalan akan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada tahun ini.
"Persoalan infrastruktur jalan ini memang masih menjadi PR kami," kata Gubri Syamsuar saat ekspos referensi 2022 dan rapat awal 2023, di Gedung Daerah Riau, Senin (02/01/2023).
Gubri juga mengakui pembangunan jalan di Riau 2022 banyak yang tidak selesai akibat kondisi alam hujan. Sehingga realisasi pembangunan jalan yang dialokasikan di APBD Riau 2022 hanya tercapai 25,07 Km.
"Kondisi itu bukan karena tidak ada peningkatan. Namun karena banyak yang tak selesai, tapi karena 2022 curah hujan tinggi sekali sehingga mengganggu pekerjaan," terangnya.
Terkait penyebab kerusakan jalan, Gubri mengatakan, disebabkan karena kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL), khususnya truk batu bara.
"Kami sudah buat penegasan kepada perusahaan batu bara agar membuat jalan sendiri, dan sudah ada perusahaan yang mau membangun, nanti perusahaan lain menggunakan jalan itu. Sedangkan untuk tarifnya itu tergantung pembahasan mereka," jelas Syamsuar.
Untuk diketahui, kondisi jalan Provinsi saat ini 615,54 Km dalam kondisi rusak ringan, 421,10 Km dalam kondisi rusak berat. Sedangkan kondisi sedang sepanjang 326,71 Km, dan jalan kondisi baik sepanjang 1.436,47 Km. (*1/ckp)
GoogleNews
