Pemprov Riau Anggarkan Bankeu Ratusan Miliar untuk Kabupaten/Kota Bangun Jalan dan Jembatan

Pemprov Riau Anggarkan Bankeu Ratusan Miliar untuk Kabupaten/Kota Bangun Jalan dan Jembatan
Ilustrasi/F: LIPO

PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 153.901.934.773. 

Kepala Dinas PUPR Riau, Arif Setiawan mengatakan kepada liputanoke.com  Rabu, (26/04/23), adapun rincian alokasi Bantuan Keuangan tersebut, untuk peningkatan jalan dan jembatan di beberapa Kabupaten/Kota. Diantaranya Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hulu. 

"Untuk Kabupaten Kampar, nilai BanKeu tersebut, Rp. 84.267.422.000. Diantaranya untuk pembangunan Jembatan gantung Salon di Kecamatan Salo (Lanjutan V) senilai Rp. 6,2 Miliar. Kemudian Pembangunan Jembatan Gantung Kuapan Koto Prambahan (Lanjutan V) dengan Anggaran Rp. 8,5 Miliar, dan Pembangunan Jembatan Limau Manis Rp. 23,6 Miliar serta Pembangunan Jembatan Rangka Baja Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri senilai Rp. 45,7 Miliar," sebut Arif. 

Sedangkan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), lanjut Arif, bankeu yang diberikan senilai Rp. 44.546.000.000, dengan rincian untuk Pembangunan Jembatan Sei. Batang Lubuh Pada Ruas Jalan Kota Tengah - SP. III (Lanjutan) dengan Anggaran Rp. 28.702.000.000, dan pembangunan Jembatan Sei. Batang Lubuh Pada Ruas Jalan Surau Munai - Ujung Gurap (Lanjutan) Kab. Rokan Hulu senilai Rp. 15,8 Miliar. 

"Untuk Kabupaten Pelalawan, lanjutnya, Pembangunan Jalan Kec. Kerinci Kanan Kabupaten Siak- Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan senilai Rp. 11,7 Miliar. Sedangkan Kota Pekanbaru senilai Rp. 13.296.987.767 diantarnya untuk perbaikan atau peningkatan Jalan Firdaus Kecamatan Bukit Raya, peningkatan Jalan Tanjung Kecamatan Bukit Raya, peningkatan Jalan Pemuda Kecamatan Payung Sekaki dan peningkatan Jalan Parit Indah Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru," ujarnya. 

Anggaran tersebut, lanjut Arif, sudah diserahkan kepada Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing. 

"Selanjutnya soal teknis, semua diserahkan kepada Kabupaten/Kota," pungkasnya. (*5) 

Ikuti LIPO Online di GoogleNews

Berita Lainnya

Index