DPRD Pekanbaru Dukung Penuh Percepatan Pencapaian UHC Demi Kesejahteraan Warga

DPRD Pekanbaru Dukung Penuh Percepatan Pencapaian UHC Demi Kesejahteraan Warga
Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarhudi/F: int

PEKANBARU, LIPO - Dalam mewujudkan program Universal Health Coverage (UHC) yang adil dan berkualitas di Kota Pekanbaru, DPRD setempat memberikan dukungan penuh. Inisiatif ini mendapat respon positif dari berbagai pihak, terutama bagi warga dengan perekonomian menengah ke bawah.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi menegaskan bahwa pelaksanaan UHC sangat dinantikan oleh warga. UHC menjamin setiap warga mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan biaya terjangkau, sehingga membantu mereka yang mengalami kesulitan ekonomi.

"Saya sangat mendukung (program UHC) dan mudah-mudahan memberikan keringanan bagi warga Pekanbaru yang menengah kebawah," ujarnya.

Sabarudi juga mengupayakan agar anggaran untuk program UHC dapat disisihkan dalam APBD perubahan. Dukungan anggaran juga diharapkan datang dari Pemerintah Provinsi Riau. "Ada dukungan dari Pemprov Riau dan sudah disampaikan oleh Gubernur Riau (Syamsuar)," katanya.

Sebelumnya, rencana peluncuran program UHC di Hari Jadi Pekanbaru ke-239 harus ditunda dan dijadwalkan kembali di bulan Juli. Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, menyatakan sedang mematangkan persiapan program tersebut.

"Saat ini kita terus menggesa persiapan penerapan UHC di Pekanbaru. Kemungkinan memang di bulan Juli program UHC baru dapat benar-benar diterapkan," paparnya.

Selain dukungan anggaran dari Pemko dan Pemprov, Muflihun juga melakukan penjajakan dengan berbagai pihak, termasuk instansi swasta, untuk mendapatkan dana guna menyukseskan program UHC. Dengan berbagai dukungan tersebut, diharapkan beban APBD bisa ditekan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zainal Arifin, mengungkapkan beberapa kendala dalam pencapaian UHC di Kota Pekanbaru, terutama masalah verifikasi dan validasi data. Untuk itu, Pemprov Riau berkomitmen membantu percepatan UHC di kota Pekanbaru, termasuk melalui budget sharing sebesar 55% pembiayaan APBD Provinsi Riau dan 45 % pembiayaan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota. (*1/ADV) 

Ikuti LIPO Online di GoogleNews

Berita Lainnya

Index