.jpeg)
JAKARTA, LIPO -Tim pasangan calon presiden nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sama-sama menuding Presiden Joko Widodo telah mempolitisasi bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan Pilpres.
Apabila terpilih di Pilpres 2024, kedua capres ini berencana membentuk badan baru yang punya tugas khusus menyalurkan bansos.
Juru bicara Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Tatak Ujiyati mengatakan jagoannya tersebut memiliki visi-misi untuk membentuk lembaga yang khusus menyalurkan bansos.
Dia mengatakan lembaga ini diperlukan untuk mengintegrasikan data penerima bansos sekaligus menghindari masuknya kepentingan politik dalam penyaluran bantuan tersebut.
"Kami ingin membuat lembaga bantuan sosial yang lebih terintegrasi, tidak hanya datanya, tapi juga dari sisi penyaluran, kami ingin penyaluran bansos terhindar dari kepentingan politik," kata Tatak dalam program Your Money Your Vote, Rabu (31/1/2024).
Tatak mengatakan dengan adanya lembaga tersebut maka akan ada pemisahan antara pembuat kebijakan dengan pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut. Dia meyakini dengan adanya lembaga ini, maka bansos tak bisa lagi dipolitisasi.
Senada, Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud, Rambun Tjajo mengatakan perlu adanya sistem baru untuk memitigasi politisasi program bansos. Dia mengatakan dengan adanya sistem tersebut, maka proses penyaluran bansos akan lebih terintegrasi.
"Saya setuju, kita mungkin perlu memitigasi ini supaya tidak dipolitisasi ke depannya, kita harus punya satu cara mengintegrasikan proses ini dengan memisahkan pembuat kebijakan dan juga birokrasi, jadi sibuk-sibuk Pak Jokowi yang keliling-keliling itu tidak perlu, beliau sudah ada SOP-nya," kata dia.
Sebelumnya, penyaluran bansos yang dilakukan Presiden Jokowi menjelang Pemilihan Presiden menuai polemik. Terbaru, Jokowi meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai mitigasi risiko pangan. BLT tersebut akan memakan biaya hingga Rp 11,25 triliun. BLT senilai Rp 600 ribu itu akan disalurkan pada bulan Februari 2024. Pada bulan yang sama pencoblosan Pemilihan Presiden juga dilakukan.
Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meyakini pemberian bansos dari Jokowi tidak ada kaitannya dengan kepentingan Pemilihan Umum. TKN menyatakan anggaran untuk bansos sudah disetujui oleh DPR dan tanggal pemilihan umum telah dipublikasikan dari jauh-jauh hari.
"Balik lagi soal tanggal Pemilu kita sudah tahu dari awal tahun lalu, mau itu nanti Februari, atau itu Juni atau Oktober kita sudah tahu timeframe itu. Untuk kita menyetujui bahwa angkanya Rp 480 triliun atau Rp 490 triliun semua pihak pun harus menyetujui," kata juru bicara TKN, Pandu Sjahrir.
Meski demikian, Pandu mengatakan tidak terkejut apabila ada pihak-pihak yang menghubungkan pemberian bansos ini dengan kepentingan Pemilu. Menurut dia, hal itu wajar karena memang sekarang sedang masa kampanye.
"Menurut saya ini semua positif kalau berkoar-koar, no surprise karena memang lagi kampanye, saya malah surprise kalau enggak ada yang berkoar-koar, jadi ini adalah bagian dari pesta demokrasi kita, ada yang bicara ABC lumrah," pungkasnya.(*3)
GoogleNews
