PEKANBARU, LIPO - Dinas Pendidikan Provinsi Riau terus melakukan pendataan terhadap penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Riau yang lulus seleksi tahun 2022.
Sejauh ini, dari total ada 715 guru PPPK yang penempatan tugasnya tidak sesuai dengan sekolah asal atau tempat tinggalnya sudah lebih dari separuhnya kembali ke tempat tugas asalnya.
"Guru yang tidak sesuai penempatan sebagian sudah disesuaikan, progresnya sudah lebih 50 persen lah. Dari 715 orang itu, masih ada 300 yang belum sesuai penempatan," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, T Fauzan Tambusai.
Saat ini kata Fauzan, pihaknya masih terus melakukan pendataan dan pemetaan ke sekolah-sekolah untuk penempatan guru PPPK yang mendapatkan tugas jauh dari sekolah asal atau tempat tinggalnya tersebut.
"Sedang kita mapping dan verifikasi ke sekolah, kita carikan yang terdekat lah, memang tidak semuanya bisa kembali ke Pekanbaru, karena ini ada kaitannya dengan mata pelajaran dan jam mengajar," ujarnya.
Fauzan menegaskan, pemetaan guru PPPK yang tidak sesuai penempatan tersebut menyesuaikan dengan data pokok pendidik (Dapodik).
"Kami masih menyesuaikan dengan Dapodik, selain itu juga melakukan verifikasi faktual dengan data-data yang ada di sekolah," katanya.
Lebih lanjut Fauzan menyampaikan, jika pihaknya juga sudah minta sekolah-sekolah untuk mengupdate. Hal tersebut dilakukan karena ketika pihaknya melakukan pengecekan, data guru yang bersangkutan tidak ada di Dapodik.
"Kami juga sudah surati sekolah-sekolah untuk segera mengupdate data tersebut. Update data tersebut bisa dilakukan berkoordinasi dengan kepala cabang dinas masing-masing wilayah. Jadi itu yang akan kami perbaharui dahulu," ujarnya.
Untuk itu, pihaknya dalam relokasi guru PPPK tersebut tetap mengusahakan agar guru-guru direlokasi dengan sekolah terdekat dengan kediamannya. Karena sebelumnya penempatan ditentukan oleh pihak Kementerian dan saat relokasi ini dikembalikan ke daerah.
"Karena sudah dikembalikan ke daerah, kami harus melihat data terlebih dahulu dan itu butuh proses. Bukan berarti kami menganaktirikan mereka, dan satu lagi yang perlu diingat proses relokasi ini tidak dipungut biaya. Jika ada oknum yang meminta, laporkan kepada kami," tegasnya.
Fauzan menambahkan, pihaknya juga mengimbau para guru untuk tidak semuanya meminta di relokasi ke Pekanbaru. Karena tentunya berbeda antara penempatan pegawai daerah dengan guru. Karena untuk guru harus ada pemenuhan mata pelajaran dan juga jam mengajar.
"Jam mengajar juga harus diperhatikan, jangan sampai nanti jam mengajarnya kurang. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh, apalagi guru-guru yang sudah sertifikasi," tukasnya.*****
GoogleNews
.jpeg)
