PEKANBARU, LIPO - Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PKS, Ayat Cahyadi, menyatakan, kekhawatirannya atas melonjaknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di Riau yang meningkat hingga 10 kali lipat pada Februari 2025.
Ia mendesak Gubernur Riau (Gubri) dan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) untuk segera mengambil langkah konkret guna mengatasi masalah tersebut.
“Saya kaget membaca berita ini. PHK massal yang melonjak sampai 10 kali lipat di Februari 2025 harus menjadi perhatian serius pemimpin daerah,” ujar kepada LIPUTANOKE.COM, pada Selasa 8 April 2025.
Ia menekankan, visi-misi pemerintah daerah dalam mengurangi pengangguran harus segera dibuktikan dengan solusi nyata. Salah satu langkah yang disarankan adalah optimalisasi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian rakyat.
“Pemerintah harus memaksimalkan dukungan bagi UMKM, baik melalui pelatihan, akses permodalan, maupun pemasaran. Selain itu, kemudahan investasi juga perlu dipercepat agar investor tertarik menanamkan modal di Riau, sehingga lapangan kerja baru dapat tercipta,” jelasnya.
Ayat juga menyoroti pentingnya percepatan operasional kawasan industri di Riau, seperti Kawasan Industri Tenayan, Kawasan Industri Buton, dan Kawasan Industri Dumai, sebagai solusi jangka panjang.
“Kawasan industri harus segera beroperasi penuh agar dapat menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian. Kita tidak bisa hanya bergantung pada sektor tradisional industri harus dilakukan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan mitigasi terhadap dampak perkembangan ekonomi global yang dapat mempengaruhi stabilitas ketenagakerjaan di Riau.
Sebelumnya berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terkena PHK meningkat tajam dari 323 orang pada Januari menjadi 3.530 orang pada Februari 2025. Angka ini menjadikan Riau sebagai daerah dengan kasus PHK tertinggi kedua di Indonesia.*****
GoogleNews
