PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi Riau membutuhkan anggaran fantastis untuk menuntaskan persoalan infrastruktur jalan. Tak tanggung-tanggung, sekitar Rp22 triliun harus disiapkan untuk membuat seluruh ruas jalan provinsi berstatus mantap.
Kebutuhan anggaran jumbo itu disampaikan Pelaksana Tugas Kabid Bina Marga Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Khairul Rizal, saat ditemui di Kantor Dinas PUPR-PKPP, Pekanbaru, Rabu sore (28/10/2026).
Menurut Khairul, dana tersebut akan difokuskan untuk menangani 35 persen jaringan jalan provinsi yang hingga kini masih dalam kondisi tidak mantap.
"Totalnya sekitar Rp22 triliun untuk mencukupi 35 persen lagi supaya menjadi mantap," kata Khairul Rizal.
Berdasarkan data Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, total panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi mencapai 2.897 kilometer. Dari jumlah itu, baru sekitar 65 persen atau sepanjang 1.800 kilometer yang sudah mantap. Sisanya, sepanjang 1.067 kilometer masih belum memenuhi standar.
Khairul menjelaskan, data kondisi jalan tersebut merupakan hasil survei fisik per Desember 2025. Sementara untuk data terbaru per akhir 2026, pihaknya belum bisa membuka ke publik.
Alasannya, seluruh hasil survei kondisi jalan tahun berjalan wajib melewati verifikasi resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebelum menjadi data resmi nasional.
"Untuk Desember 2026 akan muncul data survei kondisi jalan yang baru, dan itu belum bisa kami keluarkan atau publikasikan karena harus ada verifikasi dari Kementerian PUPR," ujarnya.
Ia menegaskan, verifikasi pusat sangat krusial agar data kemantapan jalan yang digunakan sebagai acuan evaluasi memiliki legitimasi.
Lebih lanjut, Khairul menyebut data survei tersebut nantinya menjadi dasar utama untuk perencanaan teknis. Penanganan jalan tidak mantap tidak bisa disamaratakan, melainkan harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan di lapangan.
"Data itu gunanya untuk desain perencanaan kita. Jalan yang tidak mantap ada beberapa bagian, ada yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan; penanganannya tentu disesuaikan dengan kondisi jalan," tuturnya.
Dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp22 triliun, Pemprov Riau dihadapkan pada tantangan besar dalam pembiayaan. Pemerintah kini masih menunggu hasil verifikasi data terbaru dari kementerian untuk menentukan skala prioritas dan skema penanganan bertahap di tahun anggaran mendatang.*****
GoogleNews
.jpeg)
