PEKANBARU, LIPO - Provinsi Riau mencatat lonjakan drastis kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam dua bulan terakhir.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terkena PHK meningkat tajam dari 323 orang pada Januari menjadi 3.530 orang pada Februari 2025. Angka ini menjadikan Riau sebagai daerah dengan kasus PHK tertinggi kedua di Indonesia.
Pengamat ekonomi, Dahlan Tampubolon, mengungkapkan, melonjaknya angka PHK tersebut dipicu oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah melambatnya aktivitas ekonomi regional, yang membuat banyak sektor usaha tidak mampu menyerap tenaga kerja baru.
“Industri seperti kelapa sawit, pulp dan kertas, serta minyak memang masih tumbuh, tapi tidak banyak membuka lapangan kerja baru,” kata Dahlan kepada Liputanoke.com, Rabu 8 April 2025.
Ia menambahkan, sektor manufaktur di Riau juga semakin terdampak oleh otomatisasi dan digitalisasi, yang mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Selain itu, kebijakan ekonomi dari pemerintahan yang baru dinilai belum menunjukkan dampak positif terhadap industri lokal.
Untuk mengatasi gelombang PHK ini, Dahlan menyarankan lima langkah strategis yang perlu segera dilakukan Pemerintah Provinsi Riau.
“Pertama, melakukan kajian cepat terhadap komoditas dan perusahaan yang paling terdampak. Kedua, memberikan pelatihan keterampilan baru guna mendukung alih profesi bagi para pekerja terdampak,” ujarnya.
Langkah ketiga, lanjut Dahlan, adalah mempercepat proyek-proyek infrastruktur yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Keempat, menyediakan insentif non-fiskal bagi perusahaan agar tetap mampu mempertahankan karyawan. Terakhir, memfasilitasi dialog antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja guna mencari solusi bersama.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak PHK massal tidak hanya sebatas pada peningkatan angka pengangguran, tetapi juga berpotensi memicu naiknya angka kriminalitas jika tidak segera diatasi.*****
GoogleNews
