PEKANBARU, LIPO - Anggota DPRD Riau Khairul Umam mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk segera menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan milik masyarakat berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) yang digunakan untuk pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai. Hal ini diminta karena masalah tersebut telah berlarut-larut selama lima tahun tanpa kejelasan penyelesaian.
Khairul menyampaikan, ada sebanyak 30 kepala keluarga (KK) mengadu bahwa tanah mereka yang bersertifikat SHM belum mendapat ganti rugi. Bahkan, warga memasang spanduk protes di ruas jalan tol tersebut, yang hingga kini belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
"Persoalan ini ada yang sudah diganti dan ada yang belum. Masyarakat sudah menunggu lima tahun tanpa kepastian," kata Khairul kepada wartawan, Kamis 10 Juli 2025.
- Baca Juga Mulai 4 Maret 2024 Tarif Tol Permai Naik
Menurutnya, PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), kontraktor proyek tol, sebenarnya telah menyiapkan dana ganti rugi. Namun, prosesnya terhambat karena status izin tanah yang tumpang tindih, sehingga penyelesaiannya harus melalui pengadilan.
"Di satu sisi, masyarakat punya sertifikat, tapi disisi lain, tanah ini dianggap milik negara berdasarkan SK Gubernur Riau tahun 1959," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dijelaskannya konflik ini berawal ketika SKK Migas mengklaim bahwa lahan selebar 100 meter di kiri dan kanan ruas tol merupakan wilayah konsesi Blok Rokan, sehingga tidak ada kepemilikan pribadi. Namun, warga menegaskan mereka telah memiliki lahan tersebut bahkan sebelum adanya pipa migas dan status sertifikatnya sah.
Khairul mengatakan, ia telah menyampaikan keluhan warga kepada Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan mendapat respons positif. Ia berharap Pemprov segera mengambil langkah konkret agar masalah ini tidak terus merugikan masyarakat.
"Alhamdulillah, setelah kami sampaikan ke Pak Gubernur, sudah ada titik terang dan sedang di follow up. Semoga segera ada penyelesaian," ujarnya.*****
GoogleNews
