.jpeg)
PEKANBARU, LIPO - Mantan Walikota Pekanbaru, Muflihun membuat laporan ke Polresta Pekanbaru terkait dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2020.
Laporan tersebut dilayangkan Muflihum ke Polresta Pekanbaru pada Ahad malam (13/7/2025) dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya.
Dokumen yang dipermasalahkan adalah SPT Nomor: 160/SPT/ dan SPPD Nomor: 090/SPPD/, terkait perjalanan dinas konsultasi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Kepemudaan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2020.
"Saya pastikan tanda tangan itu bukan saya yang buat, jelas dipalsukan. Oleh karena itu kami membuat laporan ke Polresta Pekanbaru," kata Muflihun.
Laporan yang dilayangkannya tersebut berdasarkan hasil penelusuran bersama tim kuasa hukumnya.
Kuasa Hukum Muflihun, Ahmad Yusuf menjelaskan, pihaknya menemukan dokumen yang secara terang benderang menggunakan tanda tangan palsu kliennya.
"Dugaan kami, perbuatan ini dilakukan oleh pihak internal, yang saat itu memiliki akses langsung ke dokumen-dokumen keuangan dan administrasi,” ungkapnya.
Ia juga menduga bahwa praktik serupa bisa saja ditemukan pada dokumen-dokumen lain yang saat ini telah berada di tangan penyidik Polda Riau, terkait perkara dugaan SPPD fiktif Tahun Anggaran 2020–2021.
"Kalau seluruh SPT dan SPPD itu ditunjukkan kepada klien kami, besar kemungkinan akan ditemukan lebih banyak tanda tangan yang dipalsukan," jelasnya.
Sementara itu, Kasatreskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bery Juana Putra mengaku belum mengetahui perihal laporan tersebut.
"Nanti kami cek terlebih dahulu (terkait laporan yang dilayangkan ke Polresta Pekanbaru," singkat Bery.(***)
GoogleNews
